Ditantang 'Perang', Menteri Susi: Gubernur Maluku Dapat Info Tak Benar

Selain itu, ikan yang didapat dari wilayah itu juga bisa langsung diekspor ke negara tujuan, tanpa harus menempuh perjalanan ke pulau Jawa terlebih dahulu. "Jadi saya dorong setiap wilayah perikanan ada ekspornya sendiri," kata dia.

Caranya, dengan membuka karantina maupun perluasan pelabuhan di Maluku. Hal ini agar pemerintah dapat melakukan proses pembongkaran dan pelelangan hasil tangkapan ikan dari perairannya.

(Baca: Susi Pudjiastuti, Menteri Nyentrik yang Paling Berpengaruh di Twitter)

Sebelumnya, Murad Ismail mengungkapkan protes atas kebijakan moratoriumMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kebijakan tersebut dianggap merugikan Provinsi Maluku karena Laut Arafuru, yang hasil laut yang  berada di dalam kawasannya kerap diambil untuk diekspor. Namun, hal ini dinilai tak memberi keuntungan bagi wilayahnya.

Ada pun berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), volume produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Maluku fluktuatif.. Pada 2014 ketika kebijakan moratorium mulai diterapkan, volume produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Maluku menurun 15,4% dari 586,1 ribu ton menjadi 496 ribu ton.

Pada 2015 volume produksi perikanan budidaya laut meningkat hingga 43,7% menjadi 712,6 ribu ton. Namun pada 2016 kembali menurun sebesar 15,9% menjadi 599,3 ribu ton. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2018 menunjukkan produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Maluku pada 2017 naik tipis 0,6% menjadi 602,9 ribu ton.