Kadin Minta Penguatan Sektor Maritim lewat Kebijakan yang Pro-Bisnis
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta penguatan industri kelautan dan perikanan melalui regulasi yang pro-bisnis. Hal itu diperlukan untuk mendorong daya saing dan potensi investasi di sektor maritim.
Permintaan mengenai regulasi yang mendukung daya saing dan produktivitas itu disampaikan Kadin kepada Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu usulan yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Kami harap ada peningkatan investasi dan dukungan peraturan yang pro-bisnis,” kata Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (14/11).
(Baca: Susi Minta Eksportir Ikan Bisa Curi Kesempatan dari Perang Dagang)
Menurutnya, penyusunan RPJMN 2020-2024 juga harus menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan logistik, upaya peningkatan devisa, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, regulasi juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Organisasi Pangan Agrikultur Dunia (FAO) memperkirakan pasar konsumsi makanan laut dunia tahun 2024 bakal mencapai 240 juta ton. Sementara pada 2017, produksi perikanan tangkap baru mencapai 6,8 juta ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 16,1 juta ton.
Oleh karena itu, besarnya potensi perikanan budidaya akan menambah nilai tambah produk. “Kami harap ada modernisasi budidaya modern dengan payung hukum dan pengembangan yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, Kadin menyoroti produksi perikanan tangkap yang masih kesulitan untuk perizinan kapal. Sehingga, Yugi mengusulkan agar armada perikanan tangkap dan kapal nelayan dapat beroperasi di laut lepas untuk menunjang kebutuhan rantai pasok industri maritim.
(Baca : Ekspor Perikanan Meningkat, Menteri Susi Sebut Karena Kebijakan KKP)
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan diversifikasi produk kelautan dan perikanan harus diperluas. Sebab, sektor maritim menjadi tulang punggung perekonomian karena banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.
Karenanya, RPJMN harus bersifat konkret dan dapat diimplementasikan. “Sektor maritim harus jadi unggulan dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sehingga jadi keuntungan komparatif dalam perdagangan global,” katanya.
