Dorong Transaksi Perikanan, Menteri Susi Pantau Pembangunan SKPT Papua
Pembangunan SKPT ini diharapkan akan meningkatkan transaksi usaha perikanan Papua. Terlebih dalam penambahan fasilitas kapal angkut, KKP juga bakal menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Perindo dan PT Pelni untuk menekan biaya logistik. Alhasil, harga ikan dari SKPT Merauke dapat bersaing di pasaran.
Sjarief mengungkapkan jasa kapal pengangkutan yang bagus akan menurunkan biaya penyimpanan sehingga harga lebih murah. Selama ini, ketidakpastian kapal angkut membuat para nelayan menunggu lama yang menyebabkan tingginya biaya penyimpanan dan menyebabkan banyak ikan sulit dibawa ke Pulau Jawa.
“Kami ingin memperbanyak pengangkutan,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze menjelaskan supaya SKPT bosa dimanfaatkan masyarakat terutama nelayan untuk saling bertukar informasi dan keahlian dan kemajuan. Nantinya, masyarakat wilayah pesisir bisa terangkat taraf hidup dan kemampuan ekonomi.
“Laut itu luas, perjuangan masing-masing, tapi untuk bertahan harus saling berbagi,” ujar Frederikus.
Pada 2017, jumlah armada perikanan tangkap di Papua meningkat menjadi 20.338 unit yang didominasi oleh perahu tanpa motor dan motor tempel. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tumbuh menjadi 221 unit.
Sepanjang 2018, pemerintah akan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di 12 titik lokasi. Selain Merauke, pembangunan dilakukan di Natuna, Saumlaki, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Rote, Sumba Timur, dan Sabang.
Anggaran yang dikucurkan dalam program tersebut nilainya mencapai Rp275,75 miliar. SKPT diproyeksikan menjadi gerbang ekspor ke beberapa negara.
