Kesulitan Bahan Baku Garam, 5 Perusahaan Makanan Berhenti Beroperasi
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti menuturkan pihaknya telah memberi rekomendasi impor garam sebanyak 1,8 juta ton, lebih sedikit dari perhitungan awal yang diperkirakan sebesar 2,13 juta ton.
Sementara itu, data Kementerian Perindustrian justru mencatat kebutuhan garam industri mencapai 3,7 juta ton. Itu berarti garam impor hanya akan memenuhi sekitar separuh dari total kebutuhan industri. Di lain pihak, Kementerian Perdagangan diketahui telah menerbitkan izin impor sebesar 2,37 juta ton kepada 21 perusahaan.
Menanggapi soal rekomendasi impor garam, Brahmantya menyatakan telah memberi rekomendasi sesuai perhitungan neraca garam nasional yang pada mengacu Undang-undang (UU) Nomor 7 Perlindung Nelayan dan Petambak Garam. Sehingga, rekomendasi tidak menghitung kebutuhan perusahaan secara detail. “Kasihan petani rakyat,” tuturnya.
Menurutnya, produksi garam nasional bisa mencapai 1,5 juta ton serta hasil produksi petambak garam bisa memenuhi standar kebutuhan industri. Rekomendasi juga telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto juga menuturkan kebutuhan industri tidak bisa menunggu panen garam. Data ketersediaan bahan baku juga mesti dihitung secara tepat untuk memastikan kegiatan produksi. “Bisa dilihat pabriknya dan kapasitasnya,” ujarnya.
Rekomendasi impor garam sebelumnya berasal dari Kementerian Perindustrian mulai dialihkan ke KKP sejak 2015. Sehingga, perbedaan data yang muncul kemudian menjadi persoalan baru.
