Verifikasi IKM Lambat, Garam Impor Akan Dialihkan ke Industri Besar
PT Garam (Persero) pertimbangkan untuk mendistribusikan garam impor ke industri besar jika verifikasi yang dilakukan pemerintah terlambat. Awalnya, alokasi garam impor bakal diprioritaskan ke industri kecil dan menengah (IKM).
Sekretaris Korporasi PT Garam Hartono menyatakan pihaknya masih menunggu verifikasi pengajuan kuota garam impor dari IKM. "Kita mengajukan beberapa pilihan, bisa kita lepas ke pabrik yang punya mesin dan jaringan distribusi luas atau kita buat buffer stock," kata Hartono kepada Katadata, Senin (28/8) kemarin.
PT Garam menargetkan distribusi garam impor mulai berjalan pada awal September. Namun, kemungkinan berjalannya rencana tersebut tertahan karena Kementerian Perindustrian belum memberikan hasil verifikasi IKM yang lengkap.
(Baca juga: Alokasikan Rp 500 Miliar, PT Garam Siap Serap Garam Rakyat)
Berdasarkan catatan PT Garam, saat ini ada lebih dari 200 IKM yang membutuhkan 89 ribu ton garam. Tapi, jumlah data IKM tersebut belum terverifikasi dengan tepat.
Menurut Hartono, PT Garam telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mengatur garam impor. Dia menyebut kepastian alokasi garam ke industri besar bakal diumumkan jika sampai 11 september 2017 belum ada kejelasan soal verifikasi IKM.
"Pilihannya seperti itu biar garam di pasaran tidak langka dan harga bisa sedikit terkontrol," ujarnya.
(Baca: Garam Impor Belum Mencukupi Kebutuhan Industri Kecil)
Dia mengaku keputusan pengalihan garam impor ke industri besar dilakukan atas dasar menghindari kerugian perusahaan karena ada stok garam menumpuk di gudang. Namun, dia belum bisa memastikan perusahaan besar yang menerima alokasinya.
Hartono juga menjelaskan kapal pengangkut garam sebanyak 22.500 ton ke Pelabuhan Belawan, Medan telah tiba pada Jumat (25/8). Sebelumnya, sudah ada 52.500 ton garam yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Total 75.000 ton garam impor dari Australia telah tiba.
Terkait target swasembada garam pada 2019 yang ditargetkan pemerintah. Hartono menyatakan PT Garam telah ditugaskan pemerintah untuk menjaga harga garam sesuai mekanisme pasar.
"Di Teluk Kupang kita berusaha untuk membangun lahan baru yg terintegrasi produksinya dari hulu sampai hilir," kata Hartono.
(Baca: Impor Tiba, Kadin Minta Pemerintah Perhatikan Panen Garam)
