Pemerintah Cari Solusi Penghentian Sementara Umrah ke Arab Saudi
Sejumlah menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi (rakor) merespons kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait penghentian sementara ibadah umrah untuk mencegah penyebaran virus corona. Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy.
Rakor yang digelar di Kantor Menteri PMK tersebut bertujuan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait dampak kebijakan pemerintah Arab Saudi terhadap para WNI atau jamaah umrah Indonesia.
(Baca: Jokowi Hargai Keputusan Arab Saudi Setop Sementara Ibadah Umrah & Haji)
Rapat digelar tertutup dengan mengundang beberapa menteri seperti Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Kita akan membahas berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Arab Saudi untuk menangguhkan atau memberhentikan sementara perjalan umrah dari beberapa negara termasuk Indonesia," kata Muhadjir saat membuka rapat di Jakarta, Kamis (27/2).
Menurut dia, dalam lima tahun terakhir jumlah jamaah haji dan umrah dari Tanah Air terus meningkat, Jumlah jamaah periode 2018- 2019 sebanyak 974 ribu, melonjak dibandingkan tahun sebelumnya 640 ribu jamaah. Oleh sebab itu, adanya larangan tersebut dikhawatirkan berdampak besar terhadap masyarakat jika tak ditangani serius oleh pemerintah.
"Untuk hal tersebut kami mohon dari Kementerian terkait menyampaikam pandangan agar kita mengambil sikap resmi," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umrah ke Tanah Suci, Mekkah. Mulai Kamis (27/2), Arab Saudi tak lagi melayani visa umrah dan visa lainnya.
(Baca: Arab Saudi Setop Umrah, Biro Haji Diimbau Tak Potong Uang Jamaah)
Kementerian Agama (Kemenag) meminta biro perjalanan haji dan umroh pro-aktif memberikan informasi kepada jamaah terkait dengan pelarangan visa masuk ke Arab Saudi untuk mencegah virus corona.
Menurut Staf Khusus Menteri Agama RI Ubaidillah Amin berdasarkan laporan dari pengawasan di bandara beberapa maskapai masih memberikan layanan penerbangan ke Tanah Suci. Maskapai tersebut yakni Garuda Indonesia, Saudia, Citylink dan Lion Air.
"Selanjutnya Kementerian Agama menunggu informasi lanjutan dari pemerintah Arab Saudi," kata Ubaidillah, hari ini.
Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi meminta agar Kemenag segera turun tangan untuk menjebatani masalah ini agar tidak menimbulkan kegaduhan. Biro perjalanan haji dan umroh juga diimbau untuk tidak memotong uang jamaah.
"Beri kemudahan jika konsumen ingin menarik kembali uangnya, dan jangan menambah biaya baru jika tanggal keberangkatan konsumen mundur," kata Tulus.
Larangan masuknya jamaah haji dan umroh dari berbagai negara termasuk Indonesia diputuskan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi atas rekomendasi Kementerian Kesehatan. Kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi seiring dengan perkembangan penyebaran virus mematikan tersebut.
