Dituduh Lembek Soal Natuna, Luhut: Tak Perlu Bilang "Tenggelamkan"
Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia mengatakan sebenarnya dewan siap untuk menyampaikan sikap keras atas insiden tersebut. Namun pemerintah malah cenderung lunak, padahal antara eksekutif dengan legislatif harus satu pandangan dalam diplomasi global.
“Misalnya kemarin Menhan atau Pak Luhut tidak menyatakan sikap tegas sehingga kami sudah sampaikan sikap tapi pemerintah tidak. Ini menyebabkan terjadinya kebingungan,” kata Farah dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Kamis (9/1).
(Baca: Megawati Dukung Jokowi Tegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Natuna)
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Imparsial & Hubungan Kelembagaan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Al Araf juga menganggap sikap yang ditunjukkan dua pembantu Presiden Joko Widodo itu ambigu.
Namun dia juga mengatakan penanganan masalah perbatasan ditentukan oleh karakter pemimpin dalam melihat hukum internasional terkait klaim wilayah. "Akibat adanya kepentingan ekonomi yang mengikat," kata dia.
