Padang Panjang, Kota Mungil Peraih Indeks Kelola untuk Bidang Ekonomi
Indeks Kelola 2019 yang dibuat oleh Katadata Insight Center (KIC) menempatkan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menjadi salah satu dari 64 kabupaten atau kota di Indonesia yang masuk dalam kategori Ketepatan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Ekonomi.
Pemberian penghargaannya berlangsung malam ini, Kamis (28/11), di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat. "Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi," kata Chief Content Officer Katadata Heru Susanto dalam siaran persnya.
Hadir dalam acara itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wali Kota Sangihe Jabes Ezar Gaghana, Wali Kota Sibolga, M Sarfi Hutauruk, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupat Pekalongan Asip Kholbihi, dan VP Comercial PT Airy Ika Paramita.
Dalam penyusunannya, Indeks Kelola mengukur efektivitas dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan daerah. KIC dibantu oleh panel ahli ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Para ekonom itu adalah Elan Satriawan, Rimawan Pradiptyo, dan Gumilang Aryo Sahadewo.
"Diharapkan keberadaan indeks ini akan mendorong pemerintah daerah untuk selalu berupaya mengoptimalkan alokasi anggarannya dan fokus pada pencapaian hasil pembangunan," ucap Rimawan
(Baca: Kisah Kabupaten Gunung Mas Tingkatkan Kesejahteraan Lewat APBD )
Penghargaan malam ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu KIC menyelenggarakan indeks serupa untuk 66 kabupaten dan kota. Pengukuran penggunaan APDB dalam indeks ini terbagi menjadi dua tahap.
Pertama, pembagian kabupaten dan kota menjadi empat kelompok berdasarkan total APBD dan indeks pembangunan manusia (IPM). Tujuannya, agar perbandingan hasilnya adil dan setara.
Kedua, penilaian efektivitas penggunaan dana untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masing-masing kelompok. Penilaian ini mencakup administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Setiap daerah harus memenuhi penilaian administratif dengan meraih opini minimal wajar dengan pengecualian atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Padang Panjang, Kota Terkecil di Sumbar
Di antara 19 kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang memiliki luas terkecil. Ukurannya hanya 0,05% dari provinsi itu atau sekitar 23 kilometer persegi. Jumlah penduduknya pun paling sedikit, sekitar 53 ribu jiwa.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 2019, meskipun ukurannya mungil, kota ini memiliki kepadatan penduduk nomor dua tertinggi se-Sumatera Barat, yaitu 2.304 jiwa per kilometer. Lokasinya strategis karena menghubungkan kota-kota utama di sana sehingga ramai dilalui banyak orang.
Kota berjulukan Serambi Mekkah itu terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Lokasinya juga berada pada jalur perhubungan lintas daerah jalan Trans-Sumatera.
(Baca: Sri Mulyani Akan Turun Tangan Urus Anggaran Janggal APBD Jakarta)
Berada di ketinggian 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, membuat kota itu berhawa sejuk. Curah hujanya mencapai 253 hari pada tahun lalu, jadi Padang Panjang pun dikenal sebagai kota dengan curah hujan tinggi.
Pertanian dan pertambangan bukan menjadi penyokong utama ekonominya, melainkan transportasi dan pergudangan serta perdagangan dan jasa. Kontribusi masing-masing sektor itu terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 13% dan 19%.
Pemerintah Kota Padang Panjang juga menggenjot perekonomian dari sektor pariwisata. Tahun ini targetnya bisa menarik 660 ribu wisatawan. “Pada 2018 ada 590 ribu kunjungan. Setiap tahun tentu ada peningkatan target kunjungan wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Padang Panjang endri Fauzan seperti dikutip dari Antara pada Mei lalu.
Alokasi APBD 2018 Kota Padang Panjang
Kembali ke Indeks Kelola 2019, Padang Panjang mendapat penilaian baik di bidang ekonomi karena alokasi anggaran di sektor ini cukup besar, sekitar 10,7% dari APBD 2018. Nilai anggaran dan belanjanya pada tahun lalu mencapai Rp 687,54 miliar.
Sisa APBD-nya sebesar 19% untuk kesehatan, 18% untuk pendidikan, dan 52% untuk kebutuhan lainnya, termasuk gaji pegawai. Besarnya alokasi untuk bidang ekonomi itu hampir serupa dengan Kota Sibolga. Kota di Sumatera Utara ini menempatkan 10% APBD 2018 untuk sektor tersebut.
Tantangan ekonomi di Padang Panjang terlihat dari PDRB per kapitanya. PDRB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
(Baca: Wali Kota Risma: APBD Surabaya di Bawah Jakarta dan Masih Hemat 29%)
Dalam tiga tahun terakhir, kota itu mengalami peningkatan PDRB per kapita. Pada 2016 nilainya Rp 53,64 juta per tahun. Lalu, pada 2017 menjadi Rp 57,76 juta hingga pada tahun lalu mencapai Rp 61,69 juta per tahun. Namun, angka terakhir ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kota yang sebanding dengannya, yaitu Rp 87,1 juta.
Pertumbuhan ekonominya pada tahun lalu mencapai 5,74%. Angkanya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional di 5,17%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berada di lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,71% dan komponen konsumsi rumah tangga 9,12%.
