Gandeng Gerindra, Jokowi : Tak Ada Oposisi, Demokrasi Gotong Royong
Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan melibatkan Partai Gerindra di dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Partai Gerindra mendapat dua jatah kursi menteri yang diisi oleh Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai menteri kelautan dan perikanan.
"Ya kami ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong, jadi perlu saya sampaikan Indonesia ini tidak ada oposisi seperti di negara lain, demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong," kata Presiden Joko Widodo saat diskusi bersama wartawan di Istana Merdeka Jakarta,seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/10).
Prabowo saat ini masih menjabat sebagai ketua umum partai, sedangkan Edhy Prabowo merupakan wakil ketua umum Partai Gerindra. Prabowo bahkan menjadi kompetitor Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu.
"Kalau (Gerindra masuk kabinet) itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, kenapa tidak? Memang sistem presidensial yang kita miliki ini tidak seperti di luar, hanya ada dua partai besar. Indonesia tidak," ungkap Jokowi.
(Baca: Prabowo Pimpin Kementerian Pertahanan dengan Anggaran Terbesar di 2020)
Indonesia, menurut dia, memiliki banyak partai dan masih menuju proses demokrasi dalam bernegara. Mengikutsertakan Gerindra masuk dalam pemerintahan menurut Presiden dapat mematangkan demokrasi Indonesia.
"Saya kira proses-proses kematangan, proses berdemokrasi semuanya dalam proses, tetapi saya melihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan," terang Jokowi.
Meski memiliki menteri dalam tim ekonomi kabinet baru, Partai Gerindra masih memberikan sejumlah catatan untuk pemerintahan periode kedua Jokowi.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menyebut kabinet pemerintahan yang baru memiliki banyak pekerjaan rumah mengingat hasil yang tak maksimal dari sejumlah target di bidang ekonomi pada periode pertama. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu mencapai kisaran 5%.
"Pendapatan per kapita kita masih masuk dalam kategori menengah rendah, juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114 dunia," ujar Heri dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Kamis (24/10).
(Baca: Projo Bubar Usai Lantik Prabowo, PDIP: Itu Biasa)
Menurut dia, jika pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 5%, Indonesia akan sulit bergerak menjadi negara maju seperti cita-cita Jokowi. Ia juga menyoroti masih rendahnya rasio pajak dan deindustrialisasi yang terus terjadi khususnya pada sektor manufaktur.
"Meski tetap kita beri apresiasi karena berhasil menurunkan angka kemiskinan di bawah 105," terang dia.
Meski memberi dua kursi pada Partai Gerindra, Jokowi masih memberikan kursi menteri paling banyak pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti terekam dalam databooks di bawah ini.
