Ketua NasDem: Tak Masalah Tak Dapat Kursi Menteri, Tetap Kawal Jokowi
Partai NasDem menyatakan tak mempermasalahkan jika tidak mendapat jatah kursi menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Sikap tersebut merupakan bukti konsistensi NasDem dalam mendukung pemerintah.
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menegaskan, partainya akan terus mendukung Jokowi tanpa syarat. "Catat ya, catat. Sejak awal Nasdem punya komitmen mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan mahar. Jadi tidak ada keberatan NasDem seandainya Pak Jokowi tidak memberikan sama sekali kursi menteri kepada kami," ujarnya di D'Consulate, Jakarta, Sabtu (12/10).
Ia melanjutkan, partai NasDem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi di periode kedua hingga tugasnya selesai. Hal ini dilakukan untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya.
Menurut Irma, komitmen tersebut pun juga telah ditegaskan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Surya juga tak bermasalah jika kadernya tak mendapatkan kursi menteri. "Itu secara tegas kok disampaikan oleh Pak Surya Paloh," ucap dia.
(Baca: NasDem Menentang Tawaran Kursi Menteri Kabinet Jokowi untuk Gerindra)
Adapun pembagian kursi menteri dijelaskan ia merupakan hak prerogratif presiden. Sehingga NasDem tak ingin membebani Jokowi dengan meminta-minta jatah kursi menteri. Karena apapun hasilnya NasDem menilai hal tersebut merupakan yang terbaik bagi bangsa.
Lebih lanjut Irma menyatakan jika nantinya memang NasDem tak mendapat kursi menteri, NasDem tak akan berbalik menjadi partai oposisi. Menurutnya NasDem akan terus bersama Jokowi dalam mendukung program komprehensif yang menjadi lima visi pemerintahan Jokowi-Maruf.
Lima visi tersebut yakni, pertama, Jokowi fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah menjadi program utama pada periode pertama kepemimpinannya. Kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan menjamin kesehatan anak-anak sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Visi ketiga, investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan. Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi dan struktural agar lembaga-lembaga makin sederhana dan lincah. Kelima, menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.
(Baca: Tepis Hubungan Retak, Surya Paloh: Saya dan Mega 40 Tahun Berteman)
Jokowi menyatakan visi tersebut untuk menjawab tantangan global yang berubah dengan dinamis, cepat, kompleks, penuh risiko dan kejutan. Lewat visi ini, dia berharap Indonesia menjadi negara yang lebih produktif, memiliki daya saing, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan global tersebut.
"Kalau lima program komprehensif ini terlaksana maka NasDem yakin sekali Indonesia lebih baik dari negara-negara yang lain," tutup Irma.
