Ketua DPP Gerindra Sebut Kadernya Siap Diminta Jadi Menteri Jokowi
Kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin disebutkan telah rampung disusun. Salah satu partai oposisi, Gerindra, disebut-sebut bakal merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa kader Gerindra siap jika diminta menjadi salah satu menteri dalam kabinet kerja. "Kami siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika dibutuhkan. Entah di pemerintahan atau parlemen," kata Riza di D'Consulate, Jakarta, Sabtu (12/10).
Hal ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Gerindra tak terlalu mempersoalkan apakah nantinya akan bergabung di dalam koalisi maupun di luar koalisi. Baginya, yang terpenting membangun bangsa Indonesia.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah bertemu dengan Prabowo kemarin di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan partai Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
(Baca: Setelah Bertemu SBY, Jokowi Buka Peluang Rombak Susunan Kabinet Baru)
Selain masalah koalisi, Jokowi dan Prabowo juga berbicara perihal ekonomi negara. Hal tersebut dibahas lantaran saat ini tengah terjadi perlambatan ekonomi dunia.
Mengenai apakah Gerindra nantinya berada di dalam koalisi atau di luar, Riza menyebutkan partainya akan menentukan sikap pada rapat kerja nasional di Bogor pekan depan. "Sikap resmi Gerindra baru akan diputuskan dalam rakernas 16 Oktober nanti," ujarnya.
Meski begitu, Riza menilai jika nantinya Gerindra akan masuk ke dalam kabiet kerja ia berjanji Gerindra akan membantu pemerintahan. Sebaliknya, jika berada di luar koalisi, Gerindra tak akan menjadi partai yang hanya bisa mengkritik kebijakan pemerintahan.
"Jangan sampai jika berada di dalam koalisi jadi masalah, malah korupsi, dan sebagainya. Dan jika di luar koalisi jangan hanya bisa mengkritisi, menggonggong tanpa memberi solusi, tidak baik juga," ucap dia.
(Baca: Jokowi Umumkan Kabinet Baru Usai Pelantikan )
Sebelumnya beredar kabar pula bahwa Gerindra mengincar posisi di Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam serta Kementerian Pertahanan. Saat ditanya tentang hal ini, Riza mengaku Gerindra tak pernah mengincar posisi tersebut.
"Tapi kita punya visi misi yang mengutamakan ekonomi dan pertahanan. Jadi biar Pak Jokowi yang melihat partai Gerindra lebih pas di mana," ujarnya.
Sementara untuk parlemen, Riza menegaskan partai apapun yang menguasai kedudukan disana haruslah tetap kritis terhadap pemerintahan. Sehingga ia berharap tetap harus ada check and balance di parlemen agar pengawasan, legislasi, dan anggaran bisa terlaksana dengan baik.
(Baca: Jokowi dan Prabowo Bahas Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi)