Ibu Kota Baru Dipastikan Jauh dari Tambang dan Bukan Bukit Soeharto
Pemerintah mulai menganggarkan dana di tahun depan untuk persiapan pemindahan ibu kota. Bappenas mengajukan anggaran belasan miliar untuk merancang master plan pembangunan ibu kota baru. Kementerian PUPR juga mengajukan anggaran untuk pengerasan tanah.
Meski begitu, Bambang memastikan pemindahan ibu kota tidak akan menjadi beban bagi anggaran negara. Sebab, pemerintah akan fokus pada investasi yang dapat diperoleh dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
(Baca: Menanti Jokowi Tunjuk Satu Titik di Kalimantan Sebagai Ibu Kota RI)
Sebelumnya, ia pernah membeberkan, total kebutuhan investasi untuk pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 500 triliun. Dari jumlah tersebut, yang berasal dari anggaran negara sebesar Rp 93 triliun dalam lima tahun.
"Itu tidak akan mengambil sumber APBN murni, pajak, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biasa," ujarnya.
Untuk pembangunan tahap pertama, kebutuhan investasi akan mencapai Rp 485 triliun untuk pembangunan di lahan seluas 40 ribu hektare, dengan target pemindahan 1,5 juta penduduk.
