Menengok Pengelolaan Sampah di Jakarta dan Surabaya
Jejak ITF yang Tak Kunjung Usai
Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan ada beberapa strategi yang disiapkan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Strategi tersebut antara lain dengan mengurangi sampah pada sumbernya, optimalisasi TPST Bantargebang, dan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).
Pembangunan ITF merupakan jawaban Anies Baswedan atas kritik yang disampaikan DPRD DKI Jakarta. Anies menyatakan, pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya belum ada pembangunan ITF. Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sedang membangun ITF Sunter di Jakarta Utara.
"Sebelum saya bertugas, tidak ada pengolahan sampah seperti ITF. Sekarang kita sedang berproses dalam membangun ITF. Kemudian di Bantargebang, sekarang ada pengelolaan sampah dari sampah ke energi. Itu dulu belum ada,” kata Anies, di Jakarta, Rabu (31/7).
Pembangunan ITF juga menjadi solusi jika TPST Bantargebang, Bekasi telah mencapai kapasitas maksimal alias penuh. Selama 30 tahun terakhir Jakarta bergantung kepada TPST Bantargebang yang saat ini dipenuhi sekitar 39 juta ton sampah.
Proyek ITF dimulai dari gagasan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) pada 2011. Pada awalnya, ITF direncanakan dibangun di tiga kawasan, yaitu ITF Cakung-Cilincing, ITF Sunter, dan ITF Marunda. Ketika Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012, pembangunan ITF kembali diwacanakan untuk dilanjutkan, tetapi tertunda oleh audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(Baca: Jokowi Kawal Pembangunan Pembangkit Listrik Sampah di Empat Daerah)
Sebelumnya, Jokowi berencana menetapkan perusahaan pengelola sampah pada Desember 2012. Ada dua perusahaan yang lolos tender proyek ITF, yakni PT Phoenix Pembangunan Indonesia (PPI) yang bekerja sama (joint operation) dengan Keppel Seghers Singapura dan PT Wira Gulfinfo Sarana yang bekerja sama dengan PT Ramky dari India.
Namun penetapan kedua perusahaan itu tak kunjung terlaksana. Ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta, ia membatalkan kedua perusahaan tersebut dan menunjuk Jakpro. Nasib ITF di tangan Ahok pun tidak berjalan mulus. Ahok menduga ada permainan yang membuat proses pembangunan ITF terbengkalai.
Pada 2016, Presiden Jokowi membuat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perencanaan PLTSa yang wajib dibangun di tujuh kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Di sisi yang sama, Pemprov DKI Jakarta juga menerbitkan Pergub No. 50/2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/ITF sebagai dasar hukum bagi Jakpro. Jakpro pun menggandeng Fortum Finlad dengan skema Joint Venture (JV). Dalam kerja sama ini, komposisi saham mayoritas dipegang Jakpro.
Pada era Anies, pembangunan ITF di Sunter, Jakarta Utara diresmikan. Anies menyatakan bahwa ITF dapat mengolah sampah hingga 2.200 ton per hari yang dikonversi menjadi 35 MW energi listrik. Pembangunan ITF inilah yang membuat anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) DKI Jakarta melonjak.
Pada 2019 anggaran UPST sebesar Rp 1,18 triliun, meningkat 276% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 314,4 miliar. Sementara untuk pembangunan ITF sendiri memakan biaya hingga Rp 750 miliar.
(Baca: Disorot Jokowi, PLN Bantah Tak Mau Beli Listrik dari Pembangkit Sampah)
