Pasca-Pengumuman KPU, Jokowi Pastikan TNI dan Polri Jaga Keamanan
Presiden Joko Widodo memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pernyataan itu dia sampaikan setelah adanya penolakan terhadap hasil rekapitulasi Pemilihan Umum 2019.
Jokowi menyatakan, masyarakat untuk menahan diri. "Sudah mendekati lebaran, masak kita mau ramai-ramai urusan politik yang sebetulnya sudah selesai, sudah diumumkan oleh KPU," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5).
Dia berharap kemanan dan ketertiban tetap terjaga setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dini hari tadi. TNI dan Polri pun sudah menetapkan status siaga satu di titik-titik penting, khususnya Kantor KPU dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
(Baca: Tumbangnya Para Menteri Jokowi di Pileg 2019)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto meminta demonstrasi terjadi tanpa ada menimbulkan kerugian atau pelanggaran hukum. Apalagi, kerumunan massa dalam unjuk rasa tersebut rentan disusupi teroris. "Lapor kalau ada yang mencurigakan, aparat keamanan sudah siap," ujar Wiranto.
Ia memastikan aparat akan mengakomodir demonstrasi jika ada alasan yang jelas serta laporan terkait asal, jumlah massa, tujuan, waktu, serta pemimpin. Sehingga, unjuk rasa dapat berlangsung dengan bertanggung jawab.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, peristiwa yang terjadi tahun ini sama seperti lima tahun lalu. Dia juga mengapresiasi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menempuh jalur hukum dan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
(Baca: Ini Tokoh dan Organisasi di Pusaran Rencana Aksi 22 Mei)
Luhut juga meminta supaya masalah tidak dibesar-besarkan. Dia juga mengaku belum bisa memastikan pertemuan langsung antara Jokowi dan Prabowo. "Bisa kapan saja. Kita kan enggak tahu, biar kedua tokoh itu saja," katanya.
