Pantau C1, Kubu Prabowo Andalkan 800 Ribu Saksi Online

22 April 2019, 15:58

ANTARA FOTO/DESTYAN SUJARWOKO

Warga mengakses Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu 2019 menggunakan gadget android di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (18/4/2019). KPU RI menggunakan aplikasi SITUNG Pemilu 2019 yang bisa diakses di laman www.pemilu2019.kpu.go.id, dengan tujuan mempercepat informasi hasil perhitungan riil sementara berdasar hasil pindai form C-1 resmi dari semua TPS di seluruh Indonesia maupun PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) dan bisa langsung diakses masyarakat, parpol, caleg maupun paslon presiden/waki

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membentuk Relawan dan Saksi Online (RSO) dalam mengawal formulir C1 dalam Pemilu 2019. Ada lebih dari 800 orang yang terdaftar dalam tim ini.

Direktur Teknologi BPN Agus Maksum mengatakan, masing-masing saksi akan mengamati rekapitulasi suara sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS), apakah apakah data yang diinput sesuai dengan C1. Menurutnya, itu adalah cara paling efektif memantau apakah suara yang masuk ke sistem di Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar sesuai dengan yang ada di TPS.

Nantinya para saksi akan mengambil foto pantauan C1 masing-masing dan dikirim ke BPN. "Kami bentuk 813.350 saksi online sesuai TPS," kata Agus di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (22/4).

(Baca: 51 TPS di NTT Gelar Pemungutan Suara Ulang)

Agus mengatakan C1 merupakan bukti hasil pencoblosan yang paling jelas. Dia juga mengklaim bahwa bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) teledor, maka suara yang masuk akan mirip dengan hasil yang terpampang dalam hitung cepat. "Kalau berhasil, akan sama dengan BPN," kata dia.

Sedangkan mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani beranggapan Pemilu 2019 sudah bermasalah sejak sebelum dimulai. Dia memberi contoh hingga saat ini masih ada 17,5 juta DPT yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Sampai sekarang tidak ada audit forensik yang jelas," katanya.

Politisi yang saat ini bernaung di Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menganggap lembaga survei melakukan kejahatan luar biasa. Yani menuding alasannya adalah sampel suara lembaga tersebut diambil dari basis suara kubu 01 yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin saja. "Kami minta diberitahu, di mana itu sampelnya," katanya.

(Baca: Real Count KPU, Jokowi Unggul 54,82% dan Prabowo 45,18%)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution

Editor: Pingit Aria