Sri Mulyani: APBN Mampu Realisasikan Janji Jokowi Tingkatkan Dana Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai mampu mendukung janji calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan dana desa hingga Rp 400 triliun pada 2024. Pasalnya, target dana desa tersebut dihitung dari akumulasi alokasi anggaran dana desa dalam lima tahun ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setiap tahun APBN meningkat. Dalam APBN 2019, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, naik 13,76% dibandingkan proyeksi realisasi 2018 yang sebesar Rp 1.903 triliun. Sementara itu, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik 11% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 2.217,2 triliun.
Selain itu, janji tersebut memungkinkan karena dihitung dari akumulasi alokasi anggaran dana desa. Pada 2019, pemerintah menargetkan penyaluran dana desa sebesar Rp 257 triliun.
Angka ini meningkat dari realisasi penyaluran dana desa pada 2018 yang mencapai Rp 187 triliun. "Menurut saya itu dimulainya dari Undang-Undang Desa, itu masih mungkin untuk bisa dipenuhi," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2).
Selain peningkatan dana desa, Jokowi juga berjanji memberikan Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-kerja jika terpilih kembali di Pilpres 2019. Menurut Sri Mulyani, penyaluran ketiga kartu itu akan tetap memanfaatkan APBN.
Hanya saja, desain penyalurannya tetap akan dibahas bersama DPR dalam penyusunan APBN tahun depan. Sebab, ketiga kartu tersebut bakal berhubungan dengan program-program bantuan sosial pemerintah lainnya. "Itu pakai APBN namun desainnya kan nanti akan dibahas," kata Sri Mulyani.
(Baca: Bansos Mengalir Kencang Jelang Pilpres, Pengawasan Perlu Diperketat)
Jokowi dalan Konvensi Rakyat yang digelar di Sentul International Convention Centre, Jawa Barat, Minggu (24/2) malam menjanjikan beberapa program jika kembali terpilih pada Pilpres 2019. Salah satunya, yakni penambahan alokasi dana desa hingga Rp 400 triliun.
Jokowi pun juga berjanji meluncurkan Kartu Sembako, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-kerja jika ia kembali terpilih dalam Pilpres 2019. Ketiga kartu itu akan diluncurkan sebagai visi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Kartu Sembako diperuntukkan bagi rakyat berpenghasilan rendah agar mampu membeli sembako dengan harga murah. Menurut Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, dengan kartu tersebut masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa dibebani harga sembako yang tidak terjangkau. "Pemerintahan Jokowi juga akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai," kata Ace.
Program KIP Kuliah merupakan kelanjutan dari KIP yang telah dilaksanakan untuk pelajar dengan wajib belajar sembilan tahun. KIP Kuliah ini akan menambahkan pemberian bantuan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah.
Ace mengklaim program ini merupakan terobosan baru agar masyarakat Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa harus dibebani biaya kuliah. Baginya, tidak boleh ada halangan bagi anak bangsa yang cerdas dan berpotensi untuk menyelesaikan kuliah hingga tingkat sarjana. "Kebijakan ini jelas mendorong agar sumber daya manusia Indonesia betul-betul unggul dan berdaya saing," ujarnya.
(Baca: Andalkan Tiga Kartu Sakti, Jokowi Janji Kembangkan SDM)
Ada pun, Kartu Pra-kerja merupakan program untuk memastikan pelatihan dan pembinaan masyarakat yang belum memiliki keterampilan di dunia kerja. Mereka akan dilatih melalui 3.000 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
