Pelanggaran HAM Masih Ada, Pilpres Tak Signifikan Dampaknya ke Papua
Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi Papua selama pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih ada. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin maupun nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diperkirakan tidak akan mengubah nasib Papua menjadi lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan oleh mantan tahanan politik asal Papua Filep Karma. Ia memprediksi pelanggaran HAM dan kekerasan dari aparat penegak hukum masih akan terjadi ke depannya. "Siapa pun yang terpilih tidak manfaat bagi kami orang Papua, karena toh kami dihadapkan dengan laras senjata," kata Filep di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/2).
Menurut Filep, baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga punya rekam jejak buruk terhadap pelanggaran HAM di Papua. Prabowo dinilai ikut bertanggung jawab membantai orang Papua ketika memimpin operasi pembebasan peneliti di Mapenduma pada 1996.
Adapun, Jokowi dianggap punya dosa yang lebih besar. Sebab, Jokowi saat ini menjadi pengambil keputusan tertinggi. Hanya saja, petahana dianggap tak berbuat apa-apa ketika warga Papua dibunuh. "Jadi kami tidak ada pilihan. (Jokowi dan Prabowo) sama buruknya," kata Filep.
Karena itu, Filep menyatakan tidak akan memilih pada Pilpres 2019. Tokoh pejuang kemerdekaan Papua ini pun akan memengaruhi anggota keluarga dan kerabat dekatnya untuk golput. "Saya cuma mengimbau, tapi keputusan di tangan mereka. Saya tidak bisa memaksa mereka," kata Filep.
(Baca: Masalah Papua Dinilai Belum Jadi Prioritas Paslon dalam Pilpres 2019)
Hal serupa disampaikan tokoh muda Papua, George Saa. Menurutnya, Pilpres 2019 tidak terlalu bermanfaat bagi orang Papua. Alasannya, persoalan Papua selama ini tidak pernah diberi perhatian khusus oleh kedua pasangan calon. Hal itu seperti terlihat dalam debat perdana Pilpres 2019.
George sebenarnya menilai Jokowi memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Kendati, Jokowi tampak terhambat oleh orang-orang di sekelilingnya yang memiliki berbagai kepentingan tertentu. "Jadi Jokowi melihat Papua hati-hati," kata George.
Sebelumnya, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, kedua paslon belum mengungkapkan program-programnya untuk Papua. Hal ini disebabkan persoalan Papua memiliki sensitivitas politik cukup tinggi.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri juga menilai masalah pelanggaran HAM di Papua belum menjadi prioritas bagi kedua paslon. Hal itu terlihat ketika debat pertama Pilpres 2019 berlangsung.
Aisah menduga, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga belum memprioritaskan masalah tersebut karena punya kaitan dalam pelanggaran HAM di Papua. "Nomor 01 (Jokowi-Ma'ruf) salah satunya terkait masalah Nduga. Nomor 02 (Prabowo-Sandiaga) tahu kan seperti apa keterkaitannya dengan pelanggaran HAM," kata Aisah.
(Baca: Agar Dapat Dividen Freeport, Pemda Papua Diminta Segera Bentuk BUMD)
