Jokowi atau Prabowo Ditantang Bangun PLTN jika Terpilih di Pilpres
Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 diharapkan mampu mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pasalnya, PLTN dinilai penting untuk menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil dan lebih ramah lingkungan dibanding biofuel.
"Kami tantang calon nomor urut 01 (Joko Widodo) dan 02 (Prabowo Subianto) untuk pembangunan PLTN ke depan," kata Anggota Komisi VII DPR Kurtubi, di Jakarta, Rabu (13/2).
Kurtubi menyayangkan hingga saat ini belum ada rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Padahal, pemanfaatan energi nuklir sudah banyak dilakukan negara-negara lain di dunia.
Ia mencontohkan, Tiongkok sudah membangun PLTN. Begitu pula Turki dan Arab Saudi. Bahkan, sudah ada 14 PLTN di Arab Saudi. "Kok kita belum ada rencana bangun PLTN? Kami ingin anak cucu kami menikmati udara bersih," kata Kurtubi.
PLTN dinilai lebih ramah lingkungan ketimbang menggunakan biofuel. Sebab, pemanfaatan biofuel membutuhkan perkebunan sawit yang luas yang dikhawatirkan semakin mengancam keberadaan hutan Indonesia. "Biofuel butuh lahan yang luas," kata Kurtubi.
(Baca: 5 Universitas Soroti Insentif Hingga Nuklir di RUU Energi Terbarukan)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah mengkaji pembangunan PLTN ini bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), ITB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Kementerian Perindustrian. Namun, pembangunan PLTN juga masih mengundang pro dan kontra.
Untuk membangun PLTN, dibutuhkan lahan yang luas. Selain itu, harus ada pasokan uranium yang menjadi bahan bakar nuklir tersebut. Salah satu daerah yang dinilai cocok untuk pengembangan PLTN ada di Provinsi Bangka Belitung.
Infrastruktur Berkualitas
Selain PLTN, Jokowi dan Prabowo ditantang untuk bisa membangun infrastruktur yang berkualitas. Pendiri Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya menilai tidak semua pembangunan infrastruktur saat ini terencana dengan baik.
Alhasil, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. "Infrastruktur harusnya tidak di ruang kosong. Itu yang menurut saya perlu diperbaiki," kata Marco.
Ia berharap presiden terpilih nantinya dapat memperhatikan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat ketika membangun infrastruktur. Dia juga menilai pembangunan infrastruktur diintegrasikan dengan pembangunan suatu wilayah.
Lebih lanjut, presiden terpilih juga harus mempertimbangkan kesiapan industri pendukung ketika membangun infrastruktur. "Jangan lupa ketika bangun infrastruktur lihat kanan kiri jalan, sehingga yang dapat land value capture itu adalah masyarakat," kata dia.
(Baca: Bappenas Proyeksi 6 Teknologi Bakal Berkembang di Indonesia)
