Misteri Dana Kampanye Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019
"Itu penting untuk meningkatkan, memberikan pelajaran dalam mengelola bangsa dan negara ini," kata Sunanto ketika dihubungi Katadata.co.id, Jumat (4/1).
Bawaslu bakal memeriksa dana kampanye yang disetorkan oleh para kandidat di Pilpres 2019. Jika kandidat ketahuan berbohong dalam pelaporan dana kampanye, Sunanto menilai mereka bisa mendapatkan sanksi pidana.
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karenanya, dia menegaskan agar para kandidat dapat secara jujur melaporkan dana kampanyenya.
Menurut Sunanto, masih ada waktu bagi kandidat Pilpres 2019 mencatatkan seluruh dana tersebut hingga berakhirnya masa kampanye. Hal tersebut nantinya dituangkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan ke KPU satu hari setelah kampanye berakhir. "Ini kan baru laporan awal, nanti dalam proses ini masih dapat menerima sumbangan," kata Sunanto.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengaku belum mengetahui mengapa tidak semua hasil penjualan saham dari Sandiaga itu dicatatkan dalam laporan dana kampanye. Menurutnya, bisa saja belum sepenuhnya dana penjualan saham senilai Rp 567,33 miliar tersebut didapatkan. "Kan bisa saja dijual belum tentu dapat uangnya langsung, (masih) berproses," kata Andre ketika dihubungi Katadata.co.id, Jumat (4/1).
Andre pun menilai dana hasil penjualan saham tersebut mungkin masih disimpan Sandiaga dalam kas pribadinya. Sebab, dana tersebut tidak langsung digunakan seluruhnya dalam kampanye.
Saat ini, kampanye baru berjalan selama tiga bulan lebih. Menurut Andre, dana tersebut bakal disetorkan dalam dana kampanye Prabowo-Sandiaga secara bertahap sesuai dengan pemakaiannya saat kampanye. "Tapi yang jelas pastinya semua akan dilaporkan," kata Andre.
(Baca: Dukungan Setengah Hati Parpol untuk Modal Kampanye Capres)
