Sekitar 96% Usaha Kreatif Belum Berbadan Hukum

Fadjar menyatakan, usaha kreatif biasanya mulai serius memikirkan badan usaha pada saat membutuhkan pendanaan dari pihak ketiga. "Semua program capacity building kami, arahnya ke sini (badan usaha). Badan usaha bisa juga berbentuk koperasi kan," tuturnya.

(Baca juga: Bekraf Arahkan Lebih Banyak Startup Masuk Papan Akselerasi Khusus BEI) 

Sepanjang tahun ini, Bekraf menargetkan terealisasi penetapan status badan hukum untuk 155 pengusaha. Hal ini bertujuan meningkatkan taraf bisnis yang sebagian besar berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi Bekraf Sabartua Tampubolon sempat mengatakan, badan hukum untuk ratusan pebisnis di bidang ekonomi kreatif tersebut berbentuk perseroan terbatas.

Para pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Bekraf, terlebih dulu menjalani proses seleksi sejak 2017. Jumlah proposal yang masuk ke Bekraf secara keseluruhan mencapai 400 tetapi hanya 208 proposal yang lolos verifikasi.

“Setelah lolos verifikasi, kami meminta mereka (pelaku kreatif) menyerahkan surat keterangan usaha yang masih berjalan. Tapi hanya 155 yang menyerahkan sehingga hanya mereka yang dibiayai,” tutur Sabartua.

(Baca juga: Bekraf Minta Pemda Longgarkan Pajak untuk Ekonomi Kreatif) 

Kepala Subdirektoat Harmonisasi Regulasi Bekraf Linda Suryani menjelaskan, ratusan pelaku ekonomi kreatif tersebut berasal dari enam provinsi, terbanyak adalah DKI Jakarta (78 proposal). Provinsi lain ialah Jawa Timur (47 proposal), Sumatra Selatan (26 proposal), Sulawesi Selatan (24 proposal), Kepulauan Riau (19 provinsi), dan Sumatra Barat (14 porposal).

Bidang usaha yang mereka jalankan tercakup dalam 16 subsektor ekonomi kreatif yang ditetapkan Bekraf. Tapi mayoritas proposal datang dari subsektor unggulan, yaitu kuliner 114 proposal, fesyen 24 proposal, dan kriya 22 proposal.