Dana Perbaikan Rumah Korban Gempa Lombok Disalurkan Secara Bertahap

Bantuan perbaikan sebesar Rp 50 juta per rumah bagi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disalurkan bertahap. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, dana tersebut akan diberikan dalam lima tahap.

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan dana bantuan sebesar Rp 10 juta per rumah. Dana tersebut bakal diberikan sebagai modal kerja masyarakat membeli peralatan untuk perbaikan.

Di tahap selanjutnya, pemerintah akan kembali menggelontorkan Rp 10 juta per rumah untuk membangun fondasi. Uang tersebut baru akan diberikan setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB selesai memverifikasi jumlah rumah yang rusak berat.

(Lihat: Kerugian Gempa Lombok Rp 7,45 Triliun)

Hingga saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi 78 ribu rumah yang rusak di NTB dengan 20 ribu rumah yang terverifikasi rusak berat.

"Memang ada juga rumah yang tidak hancur habis, namun misalnya fondasinya masih ada, kayunya masih ada, atau kemudian batu-batunya masih ada, ini semua akan kami manfaatkan kembali untuk membangun rumah-rumah mereka," kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat (31/8).

Setelah itu, pemerintah akan kembali memberikan dana masing-masing Rp 10 juta setiap bulannya untuk perbaikan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan rumah rusak ditargetkan selesai paling lama dalam enam bulan.

Nantinya, perbaikan rumah akan dilakukan masyarakat dengan bantuan PUPR, TNI, mahasiswa, dan insinyur. Mereka akan digabungkan dalam tim yang masing-masing berisikan sembilan orang.

"Satu tim paling bisa mengawasi 100-150 rumah," kata Basuki.

(Baca: Jokowi Dorong Pemerintah Pusat Ikut Tangani Gempa Lombok)

Guna membantu distribusi bahan bangunan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB serta Pemprov Jawa Timur. Nantinya, bahan bangunan akan didistribusikan dari Jawa Timur.

Ada pun, depo bangunan akan dibangun di setiap kecamatan di NTB. "Sehingga masyarakat dengan Rp 50 juta bisa beli bahan bangunan," kata Basuki.

Untuk fasilitas umum, Basuki mengatakan pihaknya telah menugaskan tujuh kontraktor dan empat konsultan dari BUMN. Saat ini pemerintah sudah mulai membangun 34 sekolah, empat rumah ibadah, delapan rumah sakit, dan dua pasar.

Basuki mengatakan, rumah ibadah langsung dibangun secara permanen. "Rumah sakit dan sekolah itu sifatnya sementara karena harus segera," kata Basuki.