HIPMI Nilai Regulasi Tak Konsisten Sebabkan 142 Proyek EBT Mangkrak
Yaser mengatakan, dengan tarif semacam saat ini, pengusaha tidak punya waktu untuk mengembalikan modalnya. Makanya, pengusaha tidak punya minat mengambil proyek-proyek EBT yang sudah dibangun pemerintah, sebab biaya investasi mahal sedangkan pendapatan sangat rendah.
“Belum lagi proyek-proyek ini asal-asalan. Kami kalau ambil, harus ada ekstra capital untuk perbaiki mesin, bendungan, dan infrastruktur pembangkit, ditambah lagi biaya pemeliharaan,” ujar Yaser.
Yaser mengatakan, kondisi investasi EBT di Indonesia tidak bisa disamakan dengan di Uni Emirat Arab yang menjual dengan harga murah hanya US$ 2 sen per kwh. Di UEA, tanah gratis, cost of fund sangat rendah. Pemerintah juga memberikan insentif kepada investor. Kondisi geografis di Uni Emirat Arab juga sangat ringan sebab di padang gurun.
(Baca: Pemerintah Incar Investasi Rp 67 Triliun dari Uni Emirat Arab)
Dengan kondisi yang ada saat ini, Yaser memperkirakan target bauran energi dari EBT minimal 23% pada 2025 tidak akan tercapai. “Kalau dengan kondisi regulasi seperti saat ini, target pasti akan meleset,” ujar dia.
Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengklaim investasi sektor energi baru terbarukan di Indonesia masih menarik. Ini terlihat dari beberapa perusahaan yang bersedia menandatangani kontrak jual beli listrik yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.
Hingga kini ada 68 perusahaan swasta yang sudah menandatangani jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 14 perusahaan, dan 2015 yang hanya 16 perusahaan.
