Kritik MPR kepada Jokowi: Daya Beli Turun Hingga Kebebasan Pendapat
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan kritikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyelipkan kritikan ini dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR, Jakarta Rabu (16/8).
Zulkifli sebenarnya mengakui bahwa secara umum Jokowi sudah bisa dianggap berhasil menjalankan pemerintahan. Pengalamannya berkeliling ke sejumlah daerah, mulai dari Jawa, Sulawesi, hingga Kalimantan, memperlihatkan keberhasilan pemerintah saat ini, terutama di sektor infrastruktur.
Dia pun mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang mampu mengakselerasi pembangunan di Tanah Air. "Sebagai pimpinan MPR, kami atas nama rakyat Indonesia menyatakan terima kasih dan memuji prestasi, capaian, dan keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.
(Baca: Berpakaian Adat, Presiden Jokowi Tuai Pujian di Sidang Tahunan MPR)
Meski begitu, dia juga mengungkapkan masih ada beberapa keluhan yang muncul di masyarakat. Keluhan ini terkait penurunan daya beli, kesempatan kerja, hingga kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di tengah masyarakat.
Zulkifli juga mengingatkan baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 bukan tidak bisa memfasilitasi keinginan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Makanya, kedua dasar negara ini merupakan ideologi terbuka. Dia meminta agar masyarakat Indoneia tidak ada saling menuduh pihak-pihak yang dianggap tidak pancasilais.
"Sekarang adalah masanya kerja..kerja..kerja.. Seperti yang ditekadkan Presiden Jokowi," katanya. (Baca: Presiden Jokowi di Sidang MPR Ingatkan Tak Ada Kekuasaan Absolut)
Seakan menjawab keluhan masyarakat yang menjadi kritikan MPR, Jokowi mengatakan pada tahun ketiga pemerintahannya akan fokus kepada pemerataan ekonomi. Pasalnya hanya dengan ekonomi yang adil maka masyarakat Indonesia dapat bersatu.
Bukan saja soal ekonomi, Jokowi juga mengatakan pembangunan ideologi politik tetap dilakukan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. "Jadi bukan hanya pemerataan ekonomi berkeadilan," kata Jokowi.
