Subsidi Terancam Bengkak, Jonan Cek Distribusi Elpiji 3 Kilogram

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan mengecek penyaluran elpiji 3 kilogram. Sebab, menurut perkiraannya, jumlah pengguna elpiji 'melon' tersebut bisa membengkak hingga 40 juta. Sementara alokasi subsidi yang diestimasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya untuk 26 juta orang.

Jonan menyatakan, adanya selisih pengguna elpiji yang mencapai 53,84 persen ini menandakan banyaknya subsidi elpiji yang salah sasaran. Sementara pada APBN 2017 anggaran subsidi elpiji 3 kilogram ini telah ditetapkan sebesar Rp 20 triliun.

(Baca juga: Sinyal Harga BBM Tetap, Sri Mulyani Minta Pertamina Tutup Defisit)

"Yang saya kira naik besar ini elpiji (3 kilogram), makanya kami cek lagi," kata Jonan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6).

Jonan menjelaskan, penyaluran subsidi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan membuat penerimanya jelas. Meski, ia melihat penyatuan subsidi energi dalam satu kartu tidak mudah dilakukan saat ini.

"Kalau listrik kan tidak bergerak barangnya. Tapi nanti ditangani Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Jonan.

(Baca juga: Sri Mulyani Tambah Belanja Rp 10 Triliun, Defisit Anggaran Jadi 2,6%)

Jonan juga mengatakan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bisa naik lantaran kenaikan harga minyak dunia akan ditanggung PT Pertamina (Persero). Hal ini sebenarnya telah dilakukan perusahaan plat merah tersebut setiap tahunnya. Namun Jonan masih belum memberitahu berapa kenaikan beban subsidi yang ditanggung Pertamina.

"Karena setiap tahunnya (kalau ada kenaikan harga minyak dunia), tidak ditanggung negara," katanya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa bulan lalu juga pernah mengungkapkan adanya potensi pembengkakan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) tahun ini hingga Rp 30 triliun. Jika realisasi subsidi melampaui alokasi dana yang dianggarkan, maka besar kemungkinan akan dilakukan penyesuaian dalam RAPBN-P 2017.