Pangkas Sejuta PNS, Presiden: Agar Belanja Lebih Efisien
Presiden Joko Widodo mengatakan rasionalisasi atau pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dilakukan secara alami. Dengan demikian, penyerapan pegawai baru akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang pensiun.
Dalam beberapa tahun, langkah ini akan mengurangi jumlah PNS hingga satu juta pegawai. Menurut Jokowi, target yang hendak dicapai pemerintah melalui pengurangan alamiah ini yakni melakukan efisiensi anggaran belanja pegawai. (Baca juga: Pemotongan Belanja Tak Akan Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi).
Dia mencontohkan, jika pegawai yang pensiun mencapai 120 ribu per tahun, PNS baru yang diterima hanya 60 ribu pada tahun kelima. “Artinya berkurang banyak sekali,” kata Jokowi usai memberikan arahan kepada Eselon I dan II kementerian dan lembaga di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016.
Meski begitu, ia mengatakan belum menerima laporan rencana merumahkan sejuta PNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Yang pasti, Jokowi membenarkan bahwa besaran belanja pegawai cukup tinggi sehingga kurang efektif bila dibandingkan dengan hasil kerjanya. Sementara itu, penerimaan negara saat ini sangat minim dan program prioritas pemerintah cukup banyak.
Pada tempat yang sama, Yuddy menyampaikan bahwa pada umumnya jumlah PNS sebanyak 1,5 persen dari jumlah penduduk. Artinya, untuk Indonesia yang berpenduduk 250 juta, semestinya jumlah PNS sebanyak 3,5 juta. Tetapi saat ini angkanya mencapai 4,5 juta.
Untuk itulah Yuddy hendak merasionalisasi atau mengurangi PNS. Langkah lain yang mungkin dilakukan -sesuai usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla- yakni redistribusi atau memindahtugaskan PNS dari instansi yang ‘gemuk’ ke lembaga yang aparturnya terbatas. (Baca juga: Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total).
“Presiden tentu tidak secara drastis melakukan, apalagi dalam situasi seperti ini tidak boleh menimbulkan keguncangan. Maka kami tawarkan rasionalisasi dilakukan dalam tiga tahun ke depan,” kata Yuddy.
Menurutnya, kebijakan itu masih disimulasikan untuk dimatangkan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Simulasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian, selain didasarkan pada kinerja pegawai.
Hasilnya akan dilaporkan ke Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang dikepalai oleh Wakil Presiden. Dalam waktu dekat, Yuddy memastikan laporan komprehensif mengenai efisiensi kepegawaian ini akan disampaikan kepada Presiden.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menyatakan belum menerima proposal dari Yudyy. Oleh karenanya, dia belum mampu menghitung besaran penghematan yang didapat jika dilakukan rasionalisasi PNS sebanyak satu juga orang.
Bila merujuk data belanja pegawai dan pensiunan pada APBN dan APBD 2015 saja nilainya mencapai 33,8 persen dari total belanja atau Rp 707 triliun. Nilai tersebut lebih besar daripada belanja modal dan barang. Karenanya kebijakan rasionalisasi diyakini akan menghemat belanja dalam jumlah besar.
