Pemerintah Rancang Desain Baru Pengelolaan Hulu Migas
Pemerintah tengah merancang desain baru pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Dengan desain baru diharapkan bisa menarik minat investor di tengah rendahnya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, harga minyak rendah sejak dua tahun terakhir ini telah menyebabkan kegiatan investasi migas merosot tajam. Bahkan sejak 2000 silam, produksi minyak di Indonesia terus menurun.
Menurut Darmin, iklim investasi yang tidak menarik di sektor migas bukan semata disebabkan turunnya harga minyak dunia. Desain dasar kebijakan pemerintah selama ini juga berperan penting terhadap investasi di hulu migas. Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu merombak kebijakannya.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah reformasi, seperti merombak struktur anggaran negara dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga menyederhanakan perizinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
(Baca: Kementerian Energi Permudah Izin untuk Dongkrak Cadangan Migas)
Namun, berbagai langkah itu sepertinya belum mampu menggerakkan investasi di sektor hulu migas. “Tidak cukup hanya penyederhanaan izin. Tapi perlu masuk sampai desain dasar,” kata Darmin saat membuka acara IPA Convex 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (25/5).
Ia tidak menjelaskan lebih lanjut desain baru tersebut. Termasuk, kemungkinan merombak struktur kementerian. Sebab, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(Baca: Menteri Darmin Nasution Bersiap Bereskan Sektor Migas)
Darmin hanya menyatakan, Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agraria dalam mengatur sektor hulu migas. Bahkan, koordinasi itu juga dapat melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Christina Verchere mengatakan, reformasi sektor migas di Indonesia sudah mendesak guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Investor mengharapkan pemerintah dapat memberikan insentif dan payung hukum yang dapat memberikan kepastian untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
(Baca: Gelar Konvensi Terbesar, Asosiasi Migas Soroti Harga Minyak Rendah)
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah lebih menitikberatkan di sektor hilir migas dan banyak melakukan upaya deregulasi sektor tersebut. “Kami berharap pemerintah tidak mengabaikan sektor hulu dan melakukan deregulasi di sektor ini secara benar,” kata Verchere.
