Menteri ESDM Beberkan Pekerjaan yang Sering Dihambat Koleganya
KATADATA - Di tengah tarik-menarik keputusan pengembangan Blok Masela oleh pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengeluarkan curahan hatinya. Pasalnya, dia merasa ada pihak yang selalu menghambat pekerjaannya sebagai seorang menteri. Yang lebih mengganggunya adalah, pihak yang menghambat tersebut merupakan koleganya sendiri.
Menurut Sudirman, pihak tersebut tidak hanya mengganggu saat akan mengambil keputusan terkait Blok Masela. Beberapa proyek strategis di Kementerian ESDM juga kerap menemui hambatan. “Coba Anda bayangkan dari mulai listrik dihambat, kemudian dana ketahanan energi, pembangunan infrastruktur, masalah Freeport yang sudah mau dibereskan pun dihambat. Sekarang Masela,” kata dia seusai acara penandatanganan kontrak proyek infrastruktur di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2).
(Baca: Cegah Investor Kabur, Menteri Sudirman Hindari Polemik Blok Masela)
Meski merasa terganggu, Sudirman enggan menyebutkan kolega yang dimaksud sering menghambat pekerjaannya tersebut. Yang jelas, dia merasa berhadapan dengan kolega ini lebih berat dibandingkan melawan mafia. Sebab, ketika melawan mafia artinya memang melawan penjahat. “Tapi kalau kolega, masak kami mau berbalas pantun,” katanya.
Dua hari lalu (27/2) melalui siaran pers Kementerian ESDM, Sudirman juga meminta agar polemik keputusan Blok Masela dihentikan. Pasalnya, proses pembahasan keputusan pengembangan Blok Masela saat ini masih terus dilakukan pemerintah. Ia beserta jajaran Kementerian ESDM telah melaksanakan amanah Presiden untuk menganalisa pengembangan wilayah di Provinsi Maluku, terutama Maluku Bagian Selatan. Sehingga hasil dari Blok Masela ini dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia, terutama di Provinsi Maluku.
Sudirman telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai dua skenario pengembangan Blok Masela. Informasi tersebut terutama mengenai bagaimana dampak bagi pengembangan wilayah di Maluku Bagian Selatan dan besaran investasi yang dibutuhkan bila menggunakan skema kilang di darat (onshore) maupun di laut (offshore).
Jadi, Sudirman meminta tidak usah berpolemik terkait hal ini karena Presiden tentu akan mengambil keputusan yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku, Indonesia dan banyak pihak. "Tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela berhentilah membohongi ,” katanya.
Meski tak menyebut nama, Sudirman memang kerap berseberangan pendapat dan kebijakan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Di Blok Masela, Sudirman menganggap skema yang tepat untuk mengolah gas di blok itu adalah di laut. Sedangkan Rizal menilai skema yang memberikan manfaat terbanyak untuk masyarakat adalah membangun kilang di darat.
(Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)
Selain itu, Rizal pernah menyatakan megaproyek pembangkit listrik 35 gigawatt (GW) perlu direvisi karena dianggap tidak realistis. Apalagi, dia meragukan kemampuan finansial PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk menggarap proyek tersebut. Namun, Sudirman justru yakin proyek tersebut harus direalisasikan karena merupakan kebutuhan nasional.
(Baca: Sudirman-Rizal Beda Pendapat Soal Proyek Listrik 35.000 MW)
Dua menteri ini juga bersilang kata dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Rizal menuding ada menteri yang keblinger dengan mempercepat pemberian perpanjangan kontrak Freeport. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014, pembahasan perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu baru bisa dilakukan paling cepat dua tahun sebelum masa kontraknya berakhir tahun 2021.
Adapun Sudirman ingin merevisi peraturan itu. Dalam revisi itu, kontraktor diizinkan mengajukan perpanjangan kontrak 10 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Alasannya, investor membutuhkan kepastian investasi. Apalagi, jika sudah mengeluarkan biaya investasi yang jumlahnya sangat besar.
