Jokowi Tak Instruksikan Menteri Yuddy Publikasikan Rapor Menteri
Jadi, masukan kepada Presiden itu sudah ada mekanisme dan aturan mainnya. “Kalau KSP memberikan masukan kepada Presiden sesuai dengan monitoring dan evaluasi yang dimiliki oleh KSP, maka biasanya tidak diumumkan kepada publik,” kata Pramono. Karena itulah, dia menegaskan, penilaian kinerja kementerian yang dibuat dan dipublikan oleh Menteri PAN-RB tersebut tidak akan menjadi referensi utama bagi Presiden dalam mengevaluasi para menteri.
Ke depan, Presiden meminta agar semua kementerian dan lembaga tidak terpengaruh oleh pengumuman kinerja K/L yang dibuat Menteri Yuddy sehingga dapat tetap bekerja seperti biasanya. “Konsentrasi untuk menyelesaikan tugas masing-masing karena tahun 2016 merupakan tahun percepatan kerja sehingga kita tidak memikirkan yang begitu-begitu,” tandas Pramono.
(Baca: Beberapa Pos Menteri Ekonomi Dinilai Jadi Target Reshuffle)
Sebelumnya, seperti dilansir Antara, Kementerian PAN-RB mengumumkan peringkat kinerja kementerian dan lembaga negara pada pertengahan Desember lalu. Salah satu dari 10 K/L yang mendapat nilai tertinggi adalah Kementerian PAN-RB. Rinciannya adalah:
- Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A
- Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (80,89/A)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A)
- Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (77,54/BB)
- Kementerian PAN-RB (77,00/BB)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
- Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
- Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
- Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)
Penilaian kinerja K/L berdasarkan beberapa indikator, seperti persepsi publik dan akuntabilitas kerja, tersebut memicu kehebohan di masyarakat. Apalagi, pengumuman tersebut dilakukan saat semakin santernya kabar rencana perombakan kabinet (reshuffle) jilid II oleh Jokowi pada bulan Januari ini.
