Pembangunan 4 SPBG Terhambat Masalah Lahan
KATADATA ? Target pemerintah membangun 22 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tahun ini agaknya akan sulit tercapai. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut dari 22 SPBG tersebut, kemungkinan hanya 18 yang bisa dilelang tahun ini.
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan pihaknya masih mengalami kesulitan untuk melakukan lelang empat SPBG. Ini terkait masalah pembebasan lahan yang belum bisa diselesaikan.
"Ada masalah di lahan dan masih negosiasi tanahnya. Empat SPBG tersebut ada di sekitar Jabotabek, Surabaya, dan Balikpapan," kata dia kepada Katadata, Kamis (30/7).
(Baca: Kementerian ESDM Minta Ditugaskan Membagikan Konverter Kit)
Hingga saat ini pun 18 SPBG lainnya belum semuanya selesai dilelang oleh PT Pertamina (Persero). Hanya ada beberapa saja yang sudah lelang dan siap kontrak. Selebihnya akan siap dilelang bulan depan dan bertahap seterusnya hingga selesai sebelum akhir tahun. Tahapan lelang ini dibagi dua, yakni lelang lahan dan lelang konstruksi.
Dia belum bisa menyebut berapa nilai investasi dari 18 SPBG yang kemungkinan bisa dibangun tahun ini. Namun secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan 22 SPBG tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengakui ada beberapa proyek di kementeriannya yang belum bisa dilelang, nilainya sekitar Rp 2,2 triliun. Untuk proyek di sektor migas, seperti pembangunan SPBG, yang belum dilelang mencapai Rp 1,54 triliun.
(Baca: 80 Persen Proyek Kementerian ESDM Sudah Dilelang)
Senada dengan Naryanto, Teguh juga mengatakan pembangunan SPBG terhambat karena masalah lahan. Pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SPBG mematok harga jual tanahnya sangat tinggi, akhirnya pembebasan lahan pun sulit dilakukan.
Selain itu, kata Teguh, ada juga penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan SPBG. Bahkan, ada daerah yang SPBG-nya sudah terbangun, tapi tidak bisa dioperasikan karena ditolak masyarakat. Penolakan ini terkait isu bahwa bahan bakar gas (BBG) mudah meledak.
"Salah satunya di Pasar Minggu (Jakarta), di Surabaya (Jawa Timur), dan di Semarang (Jawa Tengah) yang belum operasional karena penolakan masyarakat," ujar dia.
