Bantah Dinasti Politik, Gibran: Ini Kontestasi, Bukan Penunjukkan
Kandidat calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan dinasti politik terhadapnya. Menurut Gibran, keikutsertaannya dalam Pilkada Solo 2020 murni sebagai kontestasi politik.
Oleh karena itu, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini merasa dirinya bisa kalah dan bisa menang dalam Pilkada Solo 2020. “Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. Ini kan kontestasi, bukan penunjukkan,” kata Gibran dalam diskusi virtual, Jumat (24/7).
Lagi pula, Gibran menilai masyarakat di Solo sudah mengerti soal dinasti politik. Asumsi Gibran itu muncul karena warga tak pernah meributkan perkara dinasti politik kepadanya setiap blusukan.
Masyarakat Solo, lanjut Gibran, menerimanya dengan tangan terbuka. Atas dasar itu, Gibran mempertanyakan kembali apa yang dimaksud dengan dinasti politik.
“Kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu,” kata Gibran.
Gibran lantas menilai hanya segelintir orang yang mengaitkannya dengan masalah dinasti politik. Hanya saja, Gibran tak mengungkap lebih lanjut siapa segelintir orang yang dia maksud.
“Kalau yang masih meributkan dinasti politik itu kan ya dari, ya kita tahu orang orangnya siapa, dan yang diributkan itu-itu saja,” kata Gibran.
Sementara itu, kandidat calon bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono menyadari bahwa stigma dinasti politik akan terus melekat kepadanya. Ini lantaran Hanindhito merupakan putra sulung dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Walau demikian, Hanindhito tak ambil pusing dengan masalah tersebut. Hanindhito merasa sudah kebal dan tak mau menanggapi tudingan soal dinasti politik tersebut.
Dia lebih memilih untuk fokus mengkaji isu-isu yang mencuat di Kediri untuk pemenangannya dalam Pilkada. “Saya cenderung menyampaikan dengan gagasan yang saya miliki,” kata Hanindhito.
Sebelumnya, pencalonan Gibran dan Hanindhito dinilai sebagai menguatnya gejala dinasti politik dalam Pilkada 2020. Sebab, majunya Gibran dan Hanindhito dalam Pilkada 2020 kerap dikaitkan dengan nama Jokowi dan Pramono.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, gejala dinasti politik ini berbahaya karena akan menghadirkan kandidat kepala daerah yang tidak kompeten. Ujang menilai dinasti politik ini berpotensi merusak proses kaderisasi yang selama ini telah dilakukan oleh partai.
Dia mencontohkan soal Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo yang tersalip oleh Gibran untuk maju di Pilkada Solo. Menurut Ujang, Purnomo merupakan kader senior yang merintis karier politiknya sejak lama.
“Dia di partai sudah berdarah-darah, sudah berkeringat, sudah lama. Lalu dia kader senior, selangkah lagi harusnya jadi wali kota, dikalahkan oleh kekuatan dinasti politik," kata Ujang ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (21/7).
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai dinasti politik berbahaya karena bisa berujung pada pemusatan kekuasaan dan ekonomi. Kondisi itu lebih lanjut akan semakin menguatkan oligarki di Indonesia. “Kita lihat kecenderungannya ini semakin meningkat," ujarnya.
Arif mengatakan, dinasti politik juga akan memperlemah kontrol terhadap kekuasaan. Sebab, cabang-cabang kekuasaan dalam dinasti politik dipegang oleh orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan.
Jika kontrol terhadap kekuasaan melemah, Arif menilai penyalahgunaan kekuasaan akan mudah terjadi. "Bisa saja terpeleset penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Banyak contoh bisa diajukan, itu terjadi di Banten, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Kutai Kartanegara," kata dia.
