Fraksi Demokrat dan PKS Tolak RUU Ciptaker karena Merugikan Pekerja
Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) pada pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (3/10) malam.
"Pembahasan RUU Ciptaker tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan dilakukan pembahasan lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan," ujar anggota Baleg dari F-Demokrat, Hinca Pandjaitan.
Dia menjelaskan ada tiga catatan kritis F-Demokrat terkait RUU Ciptaker. Pertama, soal ketidakadilan di ketenagakerjaan, seperti prinsip no work no pay oleh pengusaha karena upah dibayar berdasarkan satuan waktu kerja per-jam.
Aturan mengenaik hak istirahat pekerja selama dua hari dalam sepekan juga dihilangkan karena 40 jam dalam satu pekan dikembalikan dalam perjanjian kerja.
"RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firing, misalnya ketentuan mengenai pekerja kontrak dan outsourcing yang dilonggarkan secara drastis juga menyebabkan pekerja kesulitan mendapatkan kepastian hak untuk menjadi pekerja tetap,” ujarnya.
Catatan kedua terkait sektor lingkungan hidup dan pertanahan. Pada aspek lingkungan hidup Hinca mengatakan F-Demokrat menilai RUU Ciptaker memberikan kemudahan syarat pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor dan pengadaan lahan di bawah lima hektare.
RUU Ciptaker juga mengkhawatirkan bagi sektor pertanahan karena melegalkan perampasan lahan sebanyak dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta.
"Padahal untuk wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya, luas lima hektare dapat ditinggali oleh ratusan kepala keluarga. Akibat pengaturan ini, penggusuran paksa dengan skala kecil sangat mudah dilakukan pemerintah daerah," katanya.
Hal tersebut juga menjadi perhatian dari F-PKS. Anggota Baleg DPR dari F-PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa pembahasan RUU pada masa pandemi corona membuat akses dan partisipasi masyarakat dalam memberi masukan, koreksi, dan penyempurnaan menjadi terbatas.
Selain itu ada sejumlah catatan lainnya yang disampaikan F-PKS terkait RUU Ciptaker seperti pembahasan DIM (daftar inventaris masalah) yang tidak runtut dalam waktu yang pendek.
“Banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Padahal UU ini akan berdampak luas bagi banyak orang,” ujarnya.
Menurut Ledia F-PKS memandang RUU Ciptaker tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun ‘resep’ meskipun yang sering disebut adalah soal investasi.
Dia menilai pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukan masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi misalnya ketidaktepatan itu adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif.
RUU Ciptaker memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah dan pesangon.
"Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha," katanya.
