51 Pegawai KPK yang Gagal Lolos Tes Kebangsaan Tetap Akan Dipecat
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 51 dari 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tak bisa bergabung lagi sebagai Aparatur Sipil negara (ASN) di komisi anti rasuah tersebut.
Hal ini merupakan hasil rapat koordinasi KPK bersama Badan Kepegawaian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Selasa (25/5).
Sedangkan 24 orang pegawai yang tak lolos tes kebangsaan masih bisa dibinaa sebelum dinyatakan sah sebagai aparat negara. “Sebanyak 51 orang ini asesor bilang warnanya sudah merah dan tidak mungkin dilakukan pembinaan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di BKN, Jakarta, Selasa (25/5) seperti dikutip dari Antara.
24 pegawai tersebut akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Selain itu mereka harus menandatangani kesediaan mengikuti pelatihan. “Kalau (tetap) tidak lolos, yang bersangkutan tak bisa diangkat sebagai ASN,” kata Alexander
Alexander mengatakan pegawai KPK tak hanya harus memiliki kemampuan mumpuni, namun juga memiliki aspek cinta Tanah Air serta setia kepada Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintahan yang sah.
“Serta bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang,” kata Alexander. Meski demikian ia tak menyebut identitas 51 orang tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Ia mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut proses pengalihan pegawai tak boleh merugikan hak pegawai.
“Perlu segera dilakukan langkah perbaikan pada individu dan organisasi,” kata Jokowi dalam pernyataan virtual, Senin (17/5).
Sedangkan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes kebangsaan terus melakukan perlawanan. Pada Senin (24/5), mereka mengadukan pimpinan KPK kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin (24/5).
Pengaduan tersebut terkait tes kebangsaan yang ramai belakangan ini. Penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan beberapa hal yang disampaikan di antaranya penyerangan privasi, seksualitas, hingga beragama.
“Ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan sedemikian rupa. Efeknya itu banyak pelanggaran HAM,” kata Novel di Komnas HAM, Senin (24/5) dikutip dari Antara.
