Rapat dengan DPR, Prabowo Ungkap Alasan Anggaran Jumbo Alutsista
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara mengenai hal yang dibahas dirinya dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada rapat kerja yang digelar pada Rabu (2/6). Ia menjelaskan rencana induk pertahanan RI dan anggaran tahun 2022.
Prabowo menjelaskan banyak alat utama sistem senjata alias alutsista RI mendesak diganti karena telah berusia tua. Rencana tersebut juga masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Kebutuhan sangat penting dan kami bersiap menghadapi dinamika lingkungan yang berkembang pesat,” kata Prabowo usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6) seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya ramai beredar dokumen rancangan Peraturan Presiden yang berisi rencana belanja alutsista senilai US$ 124,9 miliar atau setara Rp 1.750 triliun hingga 2024 mendatang. Meski demikian Prabowo tak menjelaskan banyak dan hanya menyampaikan bahwa rencana pinjaman luar negeri untuk pengadaan masih dalam pembahasan.
Pembiayaan pengadaan peralatan tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman luar negeri. Anggaran tersebut terdiri dari US$ 79 miliar untuk pengadaan senjata, pembayaran bunga US$ 13,3 miliar, dan dana pemeliharaan US$ 32,2 miliar.
Namun Kementerian Pertahanan akan mengusut pihak yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen rancangan Perpres tersebut. Mereka menyatakan dokumen perencanaan tersebut adalah bagian dari rahasia negara sehingga penyebarnya akan dicari.
“Kami sesalkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian dan gossip dengan nuansa kecemburuan politik,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (31/5).
Dia juga menjelaskan bahwa biaya pengadaan tak akan membebani anggaran negara lantaran mengandalkan pinjaman. Adapun utang yang diberikan dalam tenor panjang serta bunga yang kecil.
Pembayaran utang tersebut akan menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tiap tahun. “Dengan asumsi alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan,” kata Dahnil.
