Anggaran Jumbo Alutsista, ICW Soroti Kans Konflik Kepentingan Prabowo
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) di tengah rencana kementeriannya memborong alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai Rp 1.750 triliun hingga 2024. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pembuatan perusahaan tersebut.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan TMI semula tidak memiliki kejelasan status badan hukum. Perusahaan ini awalnya berada di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah Kemenhan.
"Dari aspek tata kelola, Menteri Pertahanan terindikasi terlibat dalam konflik kepentingan sehingga kebijakan itu berbau koruptif dan dapat masuk ranah tindak pidana korupsi," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam diskusi daring, Rabu (9/6).
Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menunjuk Mayjen (Purn) Glenny Kairupan sebagai Direktur Utama TMI. Selain itu, ia juga mengamanatkan mantan Direktur Utama PT PAL Harsusanto sebagai Presiden Direktur dan CEO TMI.
Adapun, Glenny merupakan anggota Dewan Pembina Gerindra sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019. Selain itu nama Komisaris lainnya seperti Yudi Magio Yusuf, Angga Raka Prabowo, dan Prasetyo Hadi merupakan kader Partai Gerindra.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan dari Prabowo terkait dasar hukum pembentukan TMI yang selanjutnya akan mengurus pengadaan alutsista. "Mungkin konteksnya berangkat dari rencana Rp 1.700 triliun dana modernisasi alutsista," kata Adnan.
Sementara, Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al Araf mempertanyakan penyusunan postur belanja sektor pertahanan senilai Rp 1.700 triliun. Menurutnya, Kemenhan semestinya menyiapkan kebijakan strategi serta buku putih pertahanan sebelum merancang anggaran belanja.
"Ini logikanya lompat. Postur pertahanan belum dijelaskan ke publik, buku putih belum dibuat, tiba-tiba Rp 1.700 triliun. Ini ada apa?" ujar dia.
Oleh karena itu, ia menilai tidak ada basis asumsi yang kuat dalam penyusunan anggaran belanja Kemenhan. "Peningkatan anggaran tanpa transparansi dan akuntabilitas sama dengan cek kosong," katanya.
Belum ada komentar dari pihak Kementerian Pertahanan mengenai pernyataan ICW. Hingga berita ini ditulis, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak belum merespons pesan singkat
Sebelumnya Prabowo Subianto menjelaskan anggaran diperlukan lantaran banyak alat utama sistem senjata alias alutsista RI mendesak diganti karena telah berusia tua. Rencana tersebut juga masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Kebutuhan sangat penting dan kami bersiap menghadapi dinamika lingkungan yang berkembang pesat,” kata Prabowo usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
