Sri Mulyani Sambut Positif Sorotan Masyarakat Atas Utang Pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi banyaknya masyarakat yang saat ini memberikan perhatian terhadap keuangan negara. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu saat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum menjadi sorotan publik.
Salah satunya adalah perhatian masyarakat terhadap pengelolaan utang negara saat krisis Covid-19. Sri menjelaskan pada krisis sebelumnya, publik belum menyoroti beban APBN untuk menopang ekonomi RI.
“Pada krisis 97-98 dan 2008-2009 tidak ada yang melihat. Sekarang semua mengurusi utang, it is good karena punya ownership kepada keuangan negara,” kata Sri dalam sebuah diskusi yang digelar harian Kontan, Minggu (24/10).
Sri mengatakan APBN adalah senjata terakhir pemerintah dalam melawan setiap krisis yang terjadi. Dia lalu menjelaskan setiap guncangan ekonomi yang terjadi sejak dua dekade lalu.
Pada krisis 1998, krisis dipicu kondisi neraca pembayaran yang buruk terutama di Asia Timur. Krisis cepat menjalar ke Asia Tenggara hingga Amerika Latin.
Buntutnya, RI harus mereformasi perekonomian mulai dari mengeluarkan Undang-Undang Keuangan Negara, independensi Bank Indonesia, serta melahirkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kondisi tersebut membuat dampak yang dirasakan Indonesia saat krisis 2008-2009 tak sebesar negara lain. Meski demikian, RI tetap melakukan reformasi, salah satunya dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Yang (krisis) pertama kita menjadi pusatnya, yang kedua relatif baik. Tak ada perusahaan tumbang,” katanya.
