Surya Paloh Dukung Jokowi Capres Lagi Kalau Tak Dibatasi Konstitusi
Partai NasDem telah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahkan mau mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri lagi pada 2024 apabila tidak dibatasi oleh konstitusi.
Menurutnya, para kader partai telah menanyakan siapa calon presiden Indonesia setelah masa kepemimpinan Jokowi berakhir. Namun Surya sebenarnya ingin mantan Wali Kota Solo itu kembali menjadi Kepala Negara.
"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya dua kali," kata Paloh dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-10 Partai NasDem Tahun 2021 di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis (11/11).
Surya mengatakan baik dirinya maupun Jokowi memiliki komitmen untuk menghargai dan menjaga konstitusi. Meski begitu, upaya pembangunan harus terus dilanjutkan.
Sedangkan NasDem siap untuk berdiskusi bersama dengan Jokowi guna mencari calon pemimpin bangsa. "Tapi kalaupun kita berpisah, satu komitmen NasDem. Kebersamaan dan kecintaan kita tidak akan pernah pupus," ujar Surya.
Ia yakin, Jokowi akan mengakhiri masa jabatan dengan mengukir tinta emas yang dapat dikenang sepanjang masa. Sedangkan Nasdem ingin menjadi partai sahabat bagi Jokowi. "Sahabat adalah bisa menerima segala kelebihan dan segala kekurangan," katanya.
Sementara, Jokowi mengatakan kekuatan besar yang dimiliki NasDem sangat menentukan stabilitas dan administrasi pemerintah, terutama menjelang Pemilu 2024. “Saya kira stabilitas politik sangat penting sekali sekarang ini," ujar dia.
Selain itu, ia juga mengakui dukungan partai juga diperlukan. "Dukungan NasDdem, seperti disampaikan Bapak Ketua (Surya Paloh), saya kira juga diperlukan," kata Jokowi.
Sebelumnya, isu perpanjangan jabatan Presiden selama tiga periode mulai santer terdengar. Kabar tersebut terdengar seiring adanya wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Meski demikian, pihak Istana telah membantah bahwa Jokowi tertarik melanjutkan periode pemerintahannya. "Tidak mungkin Presiden Joko Widodo mengkhianati konstitusi maupun mengkhianati reformasi," kata Juru Bicara Presiden saat itu yakni Fadjroel Rachman, Selasa (28/9).
Jokowi juga sudah menyampaikan tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden. Hal ini sudah disampaikan sebanyak tiga kali, yaitu pada pertemuan dengan wartawan pada 2019, 2021, dan dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa pada pertengahan September lalu.
