Jokowi Harap Tol Serang - Rangkasbitung Mampu Pacu Ekonomi Banten
Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Ruas Serang-Rangkasbitung pada hari ini. Dalam pidatonya, Jokowi berharap, tol tersebut bisa menjadi pengungkit perekonomian Banten, terutama Lebak dan Pandeglang.
Kemudahan konektivitas menjadi faktor penting untuk mendorong perekonomian daerah. Mantan Wali Kota Solo itu juga berharap adanya jalan tol, harga barang akan lebih murah lantaran bisa terdistribusi dengan baik.
"Akan menjadi pengungkit ekonomi Provinsi Banten, terutama di sekitar jalan tol," kata Jokowi di Jalan Tol Serang-Panimbang, Banten, Selasa (16/11).
Kemudian, jalan tol juga akan memperbaiki jaringan logistik pertanian, perkebunan, dan lainnya. Ini lantaran komoditas tersebut bisa terdistribusi ke konsumen melalui jalan yang lebih mudah.
Kemudian, jalan tol itu juga akan membuka lapangan kerja serta membangun peradaban. "Infrastruktur akan menjadi pondasi kita untuk bersaing dengan negara lain," ujar dia.
Adapun, pembangunan jalan tol akan dilanjutkan pada Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer (km) dan Cileles-Panimbang 33 km. Ruas jalan tol itu diharapkan tuntas pada akhir 2023.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan jalan tol itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. "Bisa terjadi interaksi antara masyarakat Lebak, Jakarta, dan Serang," ujarnya.
Mengutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Jalan Tol Serang-Panimbang melintasi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Pembangunan jalan tol terbagi menjadi tiga seksi yaitu Seksi 1: Serang-Rangkasbitung (26,5 km), Seksi 2: Rangkasbitung-Cileles (24,1 km), dan Seksi 3: Cileles-Panimbang (33 km).
Pada seksi 1 terdapat satu junction Walantaka dan tiga Exit Tol/Simpang Susun (SS) yaitu SS Cikeusal, SS. Tunjung Teja dan SS Rangkas Bitung. Pada Seksi 2 terdapat 2 SS yaitu SS Cikulur dan SS Cileles. Pada Seksi 3 terdapat 2 SS yaitu SS Bojong dan SS Panimbang.
Jalan tol sepanjang 83,6 km ini juga salah satu Proyek Strategis Nasional berdasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
