Pemerintah Tetap Lanjutkan PPKM Meski Dapat Penolakan Masyarakat
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas responden tidak dan kurang setuju pada perpanjangan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menjelaskan perpanjangan pembatasan diperlukan agar RI bisa bertahan melawan pandemi.
Pemerintah juga mengetahui ekonomi masyarakat bawah akan semakin berat dengan pembatasan tersebut. Namun, perpanjangan PPKM dibutuhkan demi menekan Covid-19 dan dampaknya.
"Ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya (PPKM diperpanjang)," kata Faldo kepada wartawan, Senin (6/12).
Kebijakan PPKM juga akan dilakukan pengetatan hingga pelonggaran sesuai dengan kondisi lapangan. "Pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan," ujar dia.
Survei tersebut juga menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi meningkat. Faldo menilai, hasil survei itu menunjukkan langkah yang diambil pemerintah sudah tepat.
"Semua jajaran sudah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, dan tentunya masyarakat berpartisipasi," katanya.
Menurutnya, pemerintah akan menjawab kritik masayarakat dengan pemenuhan tanggung jawab. Jokowi juga menekankan para aparat untuk menjaga ruang demokrasi.
Sedangkan kontrol yang baik dari publik akan membuat kebijakan pemerintah berjalan semakin baik. "Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," ujar Faldo.
Sebelumnya, hasil survei Indikator menunjukkan mayoritas responden kurang atau tidak setuju sama sekali apabila PPKM diperpanjang masa berlakunya. Berdasarkan survei pada November 2021, sebanyak 29,3% responden menilai tidak setuju sama sekali dan 35% kurang setuju dengan perpanjangan PPKM.
Jumlah responden yang tidak setuju sama sekali meningkat dibandingkan survei pada September lalu. Saat itu, jumlah responden yang tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan PPKM sebanyak 14,2%, sementara kurang setuju sebanyak 50,1% responden.
Namun, mayoritas respooden marasa cukup atau sangat puas pada kerja Jokowi. Sebanyak 61,4% responden mengatakan cukup puas, sementara 10,6% responden merasa sangat puas dengan kerja Jokowi.
Hal tu berdasarkan hasil survei tatap muka terhadap 2.020 responden pada 2 – 6 November. Sebanyak 1.220 di antaranya merupakan sampel basis dan 800 oversample di 10 provinsi di Sumatera.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 memiliki toleransi kesalahan (margin of error) 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
