Jokowi Ingatkan Dana Desa Tak Salah Sasaran, Total Penyaluran Rp 400 T
Pemerintah telah menggunakan dana desa untuk mendukung pembangunan di desa. Presiden Joko Widodo pun memamerkan pemerintahannya telah menggelontorkan dana tersebut hingga ratusan triliun sejak 2014.
Oleh sebab itu ia meminta pejabat daerah agar berhati-hati dalam mengelola uang tersebut. Jokowi ingin dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan desa.
"Hati-hati pengelolaan jumlahnya, itu tidak sedikit, duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelola tak baik, bisa lari kemana-mana," ujar dia," kata Jokowi dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/12).
Pada 2015, pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun lalu naik menjadi Rp 46,7 triliun pada tahun 2016. Pada 2017 dan 2018, dana desa yang digelontorkan masing-masing sebesar Rp 59,8 triliun.
Sementara pada 2019, dana desa yang diberikan mencapai Rp 69,8 triliun. Pada 2020, dana desa mencapai Rp 71,1 triliun, sementara 2021 sebesar Rp 72 triliun.
Seiring dengan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) juga meningkat drastis. Pada 2014, rata, APBD mencapai Rp 329 juta. Selanjutnya pada 2015, APBD naik menjadi Rp 701 juta dan melonjak jadi Rp 1,6 miliar pada 2021.
Dengan dana tersebut, pemerintah juga membangun sejumlah infrastruktur untuk desa. Jokowi mengatakan, jalan desa yang sudah terbangun mencapai 227 ribu kilometer.
Sementara, embung kecil sudah terbangun 4.500 unit, irigasi 71 ribu unit, jembatan 1,3 juta meter, dan pasar desa 10.300 unit. Selanjutnya, air bersih 1,2 juta kilometer, posyandu 38 ribu unit, polindes 12 ribu unit, drainase 38 juta kilometer, sumur 59 ribu unit, dan PAUD 56 ribu unit.
Tak hanya itu, terdapat pula fasilitas olahraga dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Sementara, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melonjak 606% dari 8.100 unit pada 2014 menjadi 57.200 unit pada saat ini.
Adapun alokasi anggaran untuk dana desa tahun depan ditetapkan sebesar Rp 68 triliun. Dana tersebut masuk dalam Rp 770,41 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Namun, Jokowi meminta untuk tidak terpaku pada jumlah fasilitas yang dibangun. "Kualitas kegiatan di dalamnya harus betul-betul di lapangan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong agar dana desa diserap secara maksimal. "Kami berharap itu semaksimal mungkin bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup pedesaan sesuai kebutuhannya masing-masing," kata Suahasil dalam diskusi virtual Infobank, Rabu (29/9).
