DPR dan DPD Bingung Alasan Pemilihan Nusantara Jadi Nama IKN
Panitia Khusus DPR, DPD dan pemerintah membahas mengenai nama Ibu Kota Negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut Presiden Jokowi memilih nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara.
Pilihan nama Nusantara itu menuai respons beragam dalam sidang Pansus DPR-DPD hari ini. Ketua Komisi I DPD Agustin Teras Narang meminta penjelasan detail pemerintah atas pemilihan nama tersebut. "Kami butuh penjelasan detail, baik landasan sosiologis, filosofis, dan historis. Sehingga kami bisa mempertanggungjawaban kepada rakyat," kata Teras dalam Sidang Pansus RUU IKN, Senin (17/1).
Teras menyebut pemilihan nama tersebut bukanlah persoalan sederhana. "Kami menganggap penamaan ini bukanlah hal yang sederhana. Ini penamaan sebagai IKN yang punya nilai-nilai yang sangat luar biasa," kata dia.
Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, juga ingin pemerintah menjelaskan pemilihan nama tersebut. Sepemahaman dia, Indonesia dan Nusantara ini memiliki nama yang sama. "Indonesia adalah bentuk tunggal dari Nusantara. Sedangkan Nusantara bentuk jamak dari Indonesia. Jadi saya ingin tahu jalan pikirannya bagaimana ini?" kata Hinca.
Adapun anggota Pansus IKN DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam pun menyebut pemilihan nama ini membingungkan. Dia mengatakan perlu memahami sejarah yang pernah memperdebatkan nama negara. "Frasa "Ibu Kota Negara Nusantara" seolah-olah nama Indonesia tersubtitusikan, menjadi gangguan," kata dia.
Permintaan dari para anggota Pansus RUU IKN ini menjadi catatan rapat. Pemerintah diminta untuk menjelaskan lebih detail pemilihan nama Nusantara tersebut.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah menerima masukan dari para ahli sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara. Dia menyebut, Presiden Jokowi memberitahukan pemilihan nama Nusantara pada pekan lalu.
“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat lalu dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso.
Sebelum memilih nama Nusantara, pemerintah memanggil ahli sejarah dan ahli bahasa untuk memberikan pengetahuan terkait nama-nama calon Ibu Kota Negara. Nama-nama yang diberikan seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura.
Alasan Jokowi memilih nama Nusantara, kata Suharso, karena telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.
Tak hanya itu, kata dia, pemilihan nama Nusantara juga karena mampu menggambarkan kenusantaraan atau keberagaman Republik Indonesia. "Nusantara mudah dibaca dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia," kata dia.
Suharso mengatakan sebenarnya nama Nusantara untuk ibu kota baru ini telah ditentukan sejak lama, tapi belum diizinkan untuk dibuka ke publik. Jokowi sudah ingin memasukan nama Nusantara dalam Surat Presiden (Surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU IKN selesai pada Januari 2022. Salah satu poin yang dibahas sebelumnya mengenai status IKN yang berubah menjadi pemerintahan daerah khusus ibu kota setingkat provinsi yang kemudian disebut otorita.
