Faisal Basri Bersiap Bikin Petisi Tolak Nama Ibu Kota Baru Nusantara
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU IKN hari ini. UU IKN akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.
Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yakni pemilihan nama ibu kota Nusantara. Penamaan ibu kota baru ini menuai protes salah satunya dari pengamat ekonom Faisal Basri.
Faisal bersama kawannya sedang menyiapkan petisi menolak Nusantara menjadi nama ibu kota negara. "Kami berlima, saya tidak usah sebutkan namanya, ingin membuat petisi tentang ini," kata Faisal dikutip dari diskusi virtual, Selasa (18/1).
Faisal mendesak agar pemindahan ibu kota baru menggunakan konsep yang komprehensif. "Nama Nusantara ini keblinger, karena kita ingin mewujudkan kejayaan nusantara secara entitas, tetapi dengan dijadikannya nama ibu kota jadi mengecilkan arti nusantara itu," jelas Faisal.
Dia pun mengingatkan, Indonesia memiliki konsep yang namanya pendelem nusantara yaitu mempersatukan 17 ribu pulau ini dengan perajutnya adalah laut. "Karena 2/3 dari wilayah kita adalah laut. Lautlah yang mepersatukan kita menuju kejayaan nusantara itu."
Dengan dipakainya Ibu Kota Nusantara maka konsep pendelem nusantara menjadi rancu. "Padahal pada pidato kemenangan pertama Pak Jokowi di atas kapal. Dia mengatakan kita tidak boleh memunggungi laut tapi kita tidak pernah lagi bicara itu," kata dia.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menganggap "Nusantara" tidak cocok untuk calon ibu kota Indonesia yang baru. Dia pun mengusulkan agar IKN diberi nama "Jokowi". "Usul saya nama ibu kota langsung saja “Jokowi”. Sama dengan ibu kota Kazakhstan “Nursultan” (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev”)," cuit Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon.
Fadli Zon berpendapat pemakaian kata "Nusantara" tidak cocok karena kata tersebut telah dipakai untuk banyak hal. Kata Nusantara juga identik dengan wilayah Indonesia bukan merujuk ke sebuah kota. "Nusantara” kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada “Wawasan Nusantara”," tambah Fadli Zon.
Sejumlah sejarawan menyayangkan pemilihan nama tersebut lantaran tidak ada makna baru yang tercipta dari penamaannya. Sejarawan sekaligus Ketua Asosiasi Sejarah Lintas Batas (Sintas) Andi Achdian mengatakan persoalan terbesar dari penamaan itu ialah pengertian Nusantara yang sudah dipahami masyarakat sebagai wilayah Indonesia yang luas. Kata Nusantara dapat dibayangkan sebagai wilayah kepulauan RI.
"Sayang juga, dengan pemilihan tempat yang baru, tidak ada makna baru yang dibangun dari penamaannya," kata Andi kepada Katadata.co.id, Senin (17/1) malam.
Andi khawatir penamaan ibu kota baru tersebut akan menggeser makna Nusantara. Apalagi pengertian Nusantara di masa lalu mencakup wilayah yang luas, tak terbatas pada nama satu wilayah saja.
Kata 'Nusantara' sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Nusa bermakna kepulauan, sedangkan antara berarti luar. Sejak era Majapahit, kata Nusantara diasosiasikan dengan wilayah Indonesia modern ditambah tetangganya seperti Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Thailand bagian selatan.
