Istana: Sikap Jokowi Sudah Jelas Soal Pemilu, Jangan Dikembangkan Lagi
Presiden Joko Widodo merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dengan sikap yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini pun memastikan sikap Kepala Negara terhadap wacana penundaan pemilu sudah jelas.
Ia meminta berbagai pihak untuk tidak berimajinasi secara sepihak. Ini karena Jokowi sudah menyampaikan pernyataannya terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap," kata Faldo dalam pesan singkat, Senin (7/3). "Statement Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gatuk," ujarnya.
Faldo memastikan, pemerintahan digelar dalam konstruksi kenegaraan. Untuk itu, masyarakat diminta tidak menilai sikap Jokowi berdasarkan keinginan para elit politik.
"Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan. Jangan maunya Presiden, inginnya begini dan begitu dari elit-elit," katanya.
Isu penundaan pemilu 2024 sudah pernah muncul pada 2019 lalu. Saat itu, Jokowi menolak perpanjangan masa jabatannya yang akan berakhir 2024 mendatang.
Ia sempat mengatakan, ada tiga maksud dari pihak-pihak yang melemparkan wacana masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Pertama, pihak tersebut bermaksud menampar mukanya. Kedua, pihak tersebut ingin mencari muka di depan Jokowi.
“Yang ketiga, ingin menjerumuskan,” kata Presiden pada 12 Desember 2019 silam.
Pernyataan serupa disampaikan lagi oleh Jokowi pada 15 Maret 2021 lalu. Mantan Wali kota Solo itu mengatakan konstitusi telah mengamanatkan bahwa jabatan Presiden hanya berlaku maksimal dua periode.
Oleh sebab itu Jokowi meminta tak ada pihak yang menimbulkan polemik. “Jangan buat kegaduhan baru, apalagi kita sedang fokus menangani pandemi,” ujarnya.
Isu tersebut kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir, namun, Jokowi belum merespons secara terbuka. Akhir pekan lalu, Kepala Negara akhirnya hanya bicara kepada Harian Kompas soal sikapnya terhadap wacana penundaan pemilu.
Meski mengaku taat kepada konstitusi, kali ini Jokowi tidak menyatakan penolakan. Bahkan, ia mengatakan usulan penundaan pemilu merupakan bagian dari demokrasi.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi seperti dikutip dari Harian Kompas. "Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi." katanya.
