Pengamat Nilai Dukungan Kepala Desa untuk Jokowi Tiga Periode Sia-sia
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai teriakkan dukungan untuk penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), hanya sia-sia.
Alasannya, dukungan yang disampaikan kepala desa ini belum tentu mewakili suara para pemilih di desa.
Yunarto pun sangsi jika dukungan tiga periode yang digaungkan mewakili pendapat seluruh kepala desa di bawah naungan APDESI. Sebab saat ini juga sedang terjadi konflik di kalangan para kepala desa dengan adanya dualisme organisasi, melalui kehadiran Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).
“Ada dua versi APDESI, dan ada PAPDESI. Jadi sudah pecah-pecah. Artinya, kita harus bertanya juga, apakah yang kemarin datang betul seluruhnya kepala desa? Saya tidak yakin,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (1/4).
Yunarto juga menyoroti mengenai keabsahan organisasi APDESI yang mengadakan Silatnas tersebut. Meski dihadiri Presiden Joko Widodo beserta para menterinya, tetapi mereka tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
APDESI tersebut hanya mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang baru diperpanjang Februari lalu. Sementara APDESI versi lainnya, dengan ketua umum Arifin Abdul Majid, mengaku mengantongi SK Kemenkumham Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.
“Bagaimana presiden datang ke sebuah acara bersama menteri-menterinya di sebuah organisasi yang tidak diakui negara,” kata Yunarto.
Selain itu, Toto juga menyoroti menyangkut larangan kepada kepala desa untuk berpolitik praktis. Baginya, pernyataan kepala desa yang mendukung Jokowi untuk tiga periode sudah masuk ke dalam ranah politik praktis.
“Ketika didiamkan di depan pak Luhut kemarin, harusnya mereka diingatkan bahwa dalam kapasitasnya, mereka tidak bisa berpolitik,” katanya.
