Jokowi Minta KPU Cegah Politik Identitas saat Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jokowi pun meminta kedua lembaga itu untuk segera mempersiapkan Pemilihan Umum (pemilu) 2024.
Selain itu Jokowi meminta KPU menekankan pendidikan politik pada masyarakat. Kepala Negara juga meminta masyarakat untuk menyambut pemilu dengan gembira.
"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas," ujar dia dalam tayangan video, Selasa (12/4).
Jokowi meminta, KPU dan Bawaslu untuk segera tancap gas dalam berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah. Mereka juga diminta menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.
Adapun, tahapan awal pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022. Mantan Wali Kota Solo itu menilai, tahapan awal ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan pada tahun yang sama.
"KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," kata Jokowi dalam
Pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," kata Jokowi.
Sebelumnya, KPU dan Bawaslu berharap aturan tahapan Pemilu 2024 bisa segera rampung. Anggota KPU Hasyim Asyari mengatakan peraturan itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.
Adapun, tahapan pemilu akan dilakukan mulai 14 Juni 2022, sedangkan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. "Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024," kata Anggota KPU Hasyim Asyari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4).
Sementara, anggota Bawaslu Rahmat Bagja juga berharap peraturan KPU bisa segera disahkan. Adapun Bawaslu akan mempersiapkan perencanaan dan memperbaiki tata laksana pengawasan pemilu.
"Kemudian kami setelah itu akan menyusun peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi seluruh proses tahapan yang akan dilakukan," ujar dia.
Sebagai informasi, pelantikan dilakukan di tengah maraknya isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo pun memastikan pemilu tidak akan ditunda serta tetap digelar pada 14 Februari 2024.
