Peran Strategis BUMN dalam Penyaluran Bantuan Sosial
Sampai dengan 31 Januari 2022, penyaluran PKH oleh Himbara dan PT Pos mencapai Rp27,9 triliun lebih untuk 11.050.940 penerima atau tercapai 99,99 persen dari target 11.050.953. Artinya hanya ada 13 paket bantuan yang tidak tersalurkan.
Untuk penyaluran program sembako reguler, Himbara berhasil melaksanakan pendistribusian 100 persen dari target dengan jumlah dana Rp28.732.144.000 untuk 18.563.707 peserta.
Dalam Program Sembako PPKM, Himbara berhasil menyalurkan bantuan sebanyak Rp6,7 triliun lebih untuk 5.933.422 penerima atau 99,95 persen dari target 5.936.191.
Untuk Program Sembako Penanganan Kemiskinan Ekstrem, dari target 1.135.003 penerima, Himbara berhasil menyalurkan bantuan untuk 1.134.990 peserta atau 99,99 persen dengan nominal Rp1,02 triliun lebih.
Lantaran ada dana yang tidak tersalurkan, Himbara mengembalikan sejumlah Rp822.253.403.338 ke Kas Negara untuk program Bansos 2021. “Bank milik negara ini tidak menikmati pengendapan dana sisa bantuan sosial yang tidak tersalurkan,” kata Ketua Himbara Sunarso.
Sunarso menyampaikan, secara umum kebijakan dan stimulus pemerintah, termasuk bantuan sosial berdampak positif bagi ekonomi.
Dalam proses penyaluran bantuan sosial, ditemukan sejumlah persoalan. Pertama, data yang diterima Kementerian Sosial tidak sesuai dengan regulasi mengenai customer due diligence (CDD) sederhana, serta mengandung karakter khusus yang tidak sesuai dengan sistem bank.
Masalah selanjutnya, Sunarso memaparkan, ada kerancuan instruksi penghentian pemanfaatan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan di bank penyalur serta penerima bantuan.
Selain itu, terjadi perlambatan distribusi kartu untuk penerima baru pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), katanya seperti dikutip Katadata (3/9/2021).
Untuk meningkatkan penyaluran Bansos di masa mendatang, Himbara mengusulkan, pertama, untuk mempercepat penyaluran, semua tipe Bansos dapat dilakukan transfer tunai melalui rekening bank.
Kedua, PT Pos Indonesia dapat dilibatkan untuk menjangkau wilayah yang tidak terlayani Bank Himbara.
Ketiga, dibutuhkan institusi yang tepat untuk melaksanakan proses distribusi Kartu Keluarga Sehat (KKS) dan sosialisasi Bansos sampai dengan pemanfaatan dana bansos oleh KPM
(Tim Riset Katadata)
