Isu Reshuffle Mencuat, Siapa Menteri yang Akan Diganti Jokowi?
Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat ke permukaan, setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan kemungkinan Presiden Joko Widodo akan merombak posisi menteri.
Pratikno yang biasanya membantah isu pergantian kabinet, memaparkan pertimbangan Presiden Jokowi jika reshuffle dilakukan. Dia memaparkan, pemerintah tengah menghadapi permasalahan yang sangat berat seperti kondisi ekonomi global dan dampak pandemi. "Banyak permasalahan yang harus ditangani cepat. Sangat dinamis, kita harus responsif," kata dia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, perombakan kabinet makin dekat seiring legalitas UU Ibu Kota Negara (IKN) makin kuat dengan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi.
Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah pelantikan pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022 hingga 2027 pada Selasa (7/6), pun dikabarkan tak lepas dari pembahasan pergantian kabinet.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, reshuffle ini diperlukan supaya pemerintahan Jokowi berjalan efektif, di tengah proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Jokowi menginginkan menteri dan kepala lembaga negara agar fokus bekerja, menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada pertengahan tahun ini. Dia memperkirakan, Jokowi akan mengevaluasi semua menterinya.
"Presiden akan evaluasi semua kementeriannya, supaya pemerintahannya bisa jalan di sisa masa jabatan di tengah mendekati kontestasi Pemilu 2024," kata Emrus saat dihubungi Katadata.co.id Rabu (8/6).
Emrus menilai menteri yang posisinya terancam yakni yang kinerjanya sudah buruk selama ini. Dia menyinggung soal persoalan minyak goreng yang tak kunjung mampu diselesaikan pemerintah. "Menteri yang menangani masalah minyak goreng sudah sewajarnya diganti," kata Emrus.
Menteri yang menangani perosalan minyak goreng merujuk kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kinerjanya mendapat sorotan karena gejolak harga minyak goreng yang berujung pada penangkapan anak buahnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam kasus dugaan korupsi peneribitan izin ekspor minyak sawit.
Meski berlatar belakang profesi, Lutfi dikabarkan mendapat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bila Lutfi digeser, penggantinya kemungkinan berasal dari perwakilan PKB.
Reshuffle juga akan mengakomodasi kader partai Amanat Nasional (PAN) untuk masuk kabinet. Jatah buat PAN sempat santer disebut beberapa kali. Terakhir kali isu jatah menteri menguat ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menemui Presiden Jokowi pada 4 Maret lalu.
Kader PAN yang dikabarkan akan menjadi calon untuk menempati posisi menteri, berkutat antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Saat dikonfirmasi, Eddy tak menampik pengumuman perombakan kabinet. Namun, dia mengatakan tak tahu kapan Jokowi akan mengumumkannya. "Belum tahu nih," kata Eddy dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Selasa (8/6).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, PDIP akan mendapat tambahan jatah menteri dalam reshuffle kali ini. Politisi partai banteng Hendrawan Supratikno mengatakan hal tersebut hanya diketahui oleh Megawati. “Itu (reshuffle) urusan para dewa. Di partai yang tahu hanya Ketua Umum,” kata Hendrawan dalam pesan singkatnya, beberapa waktu lalu.
Saat ini terdapat empat kader PDIP di Kabinet Indonesia Maju. Keempatnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Selain itu, sejak akhir tahun lalu, Jokowi dikabarkan akan menggeser Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena alasan kesehatan. Jokowi disebut-sebut sempat mempertimbangkan untuk mengangkat mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto untuk menggantikan Budi.
Selain posisi menteri, hingga saat ini masih ada 10 posisi wakil menteri yang belum terisi. Posisi itu adalah untuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Ada pula Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Wakil Menteri Sosial.
