Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Dilengserkan dari Jabatan Ketum PPP
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu digantikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.
"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt. Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," kata Mardiono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (5/9).
Mukernas PPP bertemakan "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024" dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
"Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur menyatakan tidak ada kebencian terhadap pemimpin sebelumnya, Suharso Monoarfa.
Ke depannya, menurut dia, kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang; sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih makmur, sejahtera, dan rakyat menjadi umat yang rahmatan lil alamin.
"Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP," tegasnya.
Sebelumnya, Majelis PPP telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP. Namun, Suharso tidak kunjung menanggapi surat tersebut.
Surat yang bertanggal 24 Agustus 2022 ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono.
Surat juga ditandatangani putra almarhum KH Maimoen Zubair yaitu KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa'.
Selain itu, ada pula rentetan aksi yang meminta Suharso mundur dari jabatannya. Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapan Suharso terkait "amplop kiai" dan hal lain yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPP.
Salah satu demonstrasi digelar Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) pada 31 Agustus lalu, yang menuntut Suharso Monoarfa mundur dari Ketua Umum PPP.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan Muchbari menyatakan selain meminta Suharso turun juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Suharso dari jabatan menteri.
Muchbari yakin jika Suharso tak kunjung mundur dari jabatannya, para majelis partai akan melakukan langkah ekstrem yaitu memecat Suharso secara tidak hormat.
“Karena kami yakin, PPP tidak mau kehilangan suara umat. Jadi, lebih baik Suharso dipaksa mundur oleh para dewan syariah,” kata dia.
