Polisi Siapkan 3000 Personel Kawal Demonstrasi Buruh Tolak BBM Naik
Serikat buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serentak yang berpusat di gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (6/9). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 3000 personel di sekitar gedung DPR RI.
Terkait dengan rekayasa lalu lintas, ia akan terlebih dulu melihat situasi di lapangan nantinya. "Sekiranya nanti memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup jalan Gatot Subroto, ya akan kita tutup, khususnya yang dari Semanggi menuju Slipi." katanya di Jakarta, Selasa (6/9).
Selain itu, Komarudin juga mengimbau demonstran agar proses penyampaian aspirasi dilakukan secara baik-baik, dan tetap saling menghormati aktivitas masyarakat lainnya.
"Akan dilakukan pengawalan dan penjagaan oleh petugas, dengan harapan bahwa konsep pengamanan yang kita siapkan dapat membantu kelancaran untuk penyampaian pendapat di muka umum, dan aktivitas masyarakat lainnya juga tetap berjalan lancar, baik itu pekerja maupun lainnya." Pungkasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi hari ini akan melibatkan sekitar 3.000-5.000 buruh yang akan berlangsung di area Jabodetabek dan dipusatkan di Gedung DPR RI, Jakarta. Rencananya, aksi akan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.
Mereka meminta pimpinan dewan untuk memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan para menteri lain terkait kebijakan ekonomi.
Selain bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM, aksi ini juga menyuarakan perihal tuntutan lainnya yang meliputi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan juga meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 sebesar 10-13%.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu dan Solar menjadi Rp 6.800 merupakan hal yang sulit.
Jokowi sebenarnya ingin memberikan harga BBM terjangkau kepada masyarakat. Meski demikian, anggaran pemerintah terus terbebani subsidi yang semakin besar. "Ini adalah pilihan terakhir," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Sabtu (3/9).
