Pengamat: Minimal Tiga Pasang Capres untuk Hindari Politik Identitas

Menurut dia, harus ada penegakan hukum yang adil, tanpa diskriminatif, terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden apabila terbukti menggunakan atau menggoreng politik identitas sebagai komoditas politik.

"Mesti ada sanksi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemotogan masa waktu kampanye, agar ada efek jera,” jelasnya.   

Selain itu, ia juga berpendapat, diperlukannya komitmen bersama untuk tidak lagi menggunakan narasi politik identitas, serta isu-isu SARA yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai informasi, dalam hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center pada Juli lalu, sebanyak 40,6 % preferensi masyarakat menginginkan Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang capres-cawapres.

Sebanyak 41,9% responden beralasan agar rakyat mendapatkan pilihan pemimpin alternatif, 41,1% menjawab agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan, 9,2% menjawab agar memberi kesempatan kepada para pemimpin muda, 7,2% agar tidak terjadi eksploitasi politik identitas, serta sisanya, 0,6% untuk jawaban tidak tahu/tidak menjawab.