DPR Pilih 9 Komisioner Komnas HAM, Begini Rekam Jejaknya

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat hari ini memilih 9 nama yang akan duduk sebagai Komisioner Komisi Nasional HAM untuk periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan dalam rapat pleno yang digelar Senin (03/10).

Wakil Ketua Komisi III Pangean Khairul Saleh mengatakan pemilihan dilakukan setelah para calon mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 12 orang menjalani seleksi pada Jumat (30/9), dan dua lainnya hari ini.

"Dari 14 calon anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 yang mengikuti uji kelayakan, sembilan fraksi di Komisi III DPR sepakat memilih sembilan nama," ujar Khairul seperti dikutip dari Antara.

 Adapun kesembilan nama yang terpilih adalah Atnike Nova Sigiro (Ketua), Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing. Ia menyatakan pemilihan kesembilan nama dilakukan secara musyawarah mufakat oleh sembilan fraksi.

“Kami tidak menggunakan mekanisme pemungutan suara atau voting,” ujar Khairul.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon. Lima nama yang tidak terpilih adalah Amiruddin, Antonio Pandjasto Hardojo, Beka Ulung Hapsara, Chrisbiantoro, dan Rita Serena Kalibonso.

Pada saat pelaksanaan uji kelayakan, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyatakan Komnas HAM butuh penyegaran. Terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Dia menilai penindakan untuk pengentasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih bersifat parsial sehingga keberpihakan terhadap perlindungan buruh migran belum maksimal.

Pekerjaan lain yang perlu menjadi perhatian Komnas HAM disampaikan oleh Politisi Partai Persatuan Pembangunan Cucun Ahmad Sjamsurijal. Ia menilai selama ini Komnas HAM kurang memperbaharui data terkait konflik agraria yang dihadapi masyarakat.

"Ketika mengawal advokasi suatu kasus, sejauh mana integritas Komnas HAM. Banyak konflik agraria yang disebut penanganan-nya lemah dan lembek," ucapnya. 

 Berikut Profil 9 Komisioner Komnas HAM 2022-2027 

1. Atnike Nova Sigiro (Ketua)

Direktur Jurnal Perempuan ini sering menyoroti berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, serta mengkritisi kebijakan publik dari sudut pandang perempuan.
Selain itu, ia juga berpengalaman mengajar Universitas Paramadina dan juga Advisory Board Lokataru Foundation pada 2017.

2. Abdul Haris Semendawai

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini pernah dua kali menjabat sebagai ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, pada 2008-2013 serta 2013-2018.

Sebelumnya, ia tergabung dalam Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta, bergabung dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai pengacara, pernah juga menjabat sebagai Wakil Direktur ELSAM di bidang Program, Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta, selanjutnya bergabung menjadi Anggota LPSK periode 2008-2013.

3. Anis Hidayah

Lulusan Universitas Jember ini dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia, ia kerap menyoroti perihal kasus buruh migran Indonesia di luar negeri. 

Perjalanan karir Anis meliputi Member of Executive Committee of Migrant Forum in Asia (Desember 2008-sekarang), Direktur Eksekutif Migrant Care (Mei 2004-sekarang), Solidaritas Perempuan Jatim (1998-1999), serta JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) Jember, Jawa Timur (1999).

4. Hari Kurniawan

Advokat dari LBH Disabilitas ini dikenal sering menyuarakan kampanye terkait isu-isu yang menyangkut penyandang disabilitas.

5. Prabianto Mukti Wibowo

Sebelum menjadi Tenaga Ahli Bidang Reforma Agraria dan Kehutanan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan pada 2015, serta menjadi Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2017.

6. Pramono Ubaid Tanthowi

Pramono Ubaid Tanthowi merupakan Komisioner KPU (2017-2022).

7. Putu Elvina

Putu Elvina adalah Anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penanggung jawab bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

8. Saurlin P. Siagian

Konsultan peneliti di Asia Society Policy Institute ini dikenal juga kerap memberikan perhatian pada konflik-konflik agraria, Ia menjadi peneliti Sosial dan Dosen Universitas Darma Agung.

9. Uli Parulian Sihombing.
Direktur The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) organisasi yang kerap menyoroti reformasi pendidikan hukum